Makalah Akuntansi Keuangan Syariah Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)

Makalah Akuntansi Keuangan Syariah Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)




makalah, materi, akuntansi, keuangan syariah




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah Swt, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan makalah yang judulnya Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  Dan juga saya berterima kasih pada Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK selaku Dosen mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan Syariah yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna.
Untuk itu, saya berharap adanya kritik, Saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengaksess sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. 
         Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat. Baitul Maal berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang Zakat, Infaq, Sodaqoh dan dana sosial lainnya sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa. Perkembangan industri keuangan syariah diawali dengan terbitnya Undang Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992, yang mengatur tentang peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah di cabangnya (dual banking system), dan terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 
Pertama, dengan keluarnya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2003, keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi Bina Ummat Sejahtera terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah. BMT adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah. 
Dalam perspektif hukum di Indonesia, sampai saat sekarang badan hukum yang paling mungkin adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS). BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya, adapun berbagai macam produk yang terdapat pada BMT sebagai berikut: wadî’ah (titipan), musyârakah (kerjasama), mudârabah (bagi hasil), ijarah (sewa), murâbahah (jual beli), ujrah (fee), al-hiwalah (talangan), rahn (gadai). Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. 
Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan yang tidak harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Penaganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT.
Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada anggota. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum, melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/ anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Indonesia ?
2. Bagaimana penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wal Tamwil  (BMT) Indonesia ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) 
2. Untuk mengetahui penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Baitul Maal Wal Tamwil  (BMT) 

1.4 MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Penulis
a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta penanganan pembiayaan bermasalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 
b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di perbankan.
2. Bagi Koperasi Jasa Keuangan (KJKS)
a. Sebagai pemberi solusi ke masyarakat untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah sesuai syari’ah kepada masyarakat. 
b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di Koperasai Jasa Keuangan Syariah terutama di BMT Amanah Mulia Magelang.
3. Bagi Pembaca
a. sebagai penambahan wawasan dan penambah referensi penulisan selanjutnya
b. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pembiayaan Bermasalah
1. Pembiayaan
Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Kasmir 2002. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan  bagi hasil.
          Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. 

2. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.

3. Analisis Pembiayaan Pada Koperasi Syariah
Agar dana pembiayaan UJKS Koperasi Syariah aman menguntungkan, sebaiknya petugas pembiayaan mencari calon anggota pembiayaan yang disebut solitasi. Kata lain dari solitasi adalah tindakan menjemput bola. Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota dan sesuai kreteria yang layak untuk dibiayai harus memenuhi syarat 6 C yaitu :

a. Chaacter of Akhlak (karakter akhlaknya)
Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.

b. Condition of economy (kondisi usaha)
Usaha yng dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari koperasi syariah maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.

c. Capacity (kemampuan manajerial)
Calon anggota pembiayaan mempunya kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha. Biasanya seorang wiraswasta sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena itu kebijakan yang berlaku di koperasi syariah sebaiknya apabila calon anggota pembiayaan tersebut belum menjalankan usaha sejenis minimal dua tahun maka tidak dapat diproses permohonan pembiayaan.

d. Capital (modal)
Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditinggalkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. Collateral (jaminan)
Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan di mana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada Koperasi Syariah maka perlu dikenakan jaminan. 
          Ada dua fungsi jaminan. Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian Koperasi Syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tenggang waktu mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.

f. Constrain (keadaan yang menghambat)
Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan keadaan suatu usaha. Sebagai contohnya meskipun seorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada saat musim hujan maka dipastikan pengembalian angsuran kepada Koperasi Syariah akan bermasalah. 

4. Kolektibilitas Pembiayaan
Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada :

a. Lancar
Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
b. Dalam Perhatian Khusus
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

2.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
1. Faktor Internal 
Faktor Internal Koperasi Syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan Koperasi Syariah kepada anggotanya. 

a. Petugas Pembiayaan 
1) Kejujuran (integrity)
Koperasi syariah dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran BMT pada masa lalu adalah lebih disebabkan fraud (kecurangan) dari para karyawan seperti terbiasa menerima risywah (gratifikasi) dari calon penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Terkadang karyawan melakukan fraud karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah.

2) Pengetahuan (Knowledge) 
Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Koperasi syariah harus membekali petugas pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

3) Sikap (Attitude)
Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada Koperasi Syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan karena faktor kedekatan keluarga atau perkawanan sehingga mengabaikan profesionalisme manajerial. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.

4) Keterampilan (Skill)
Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan mengukur nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya tidak terlalu besar. 

5) Sistem Operasional dan Prosedur
Seringkali kegagalan sebuah Koperasi Syariah lebih sering disebabkan kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan sering kali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya. Sehingga target-target pertumbuhan Koperasi Syariah tidak dapat dicapai dan Koperasi Syariah berkembang secara stagnasi bahkan ironisnya mengalami penurunan rentabilitas yang dapat berakhirnya eksistensi Koperasi Syariah.

2. Faktor Eksternal
a. Anggota Penerimaan Pembiayaan
1. Karakter Calon Penerima Pembiayaan
2. Side Streaming Penggunaan Dana
3. Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup
4. Memprioritaskan Kepentingan Lain
b. Kondisi Lingkungan
1. Bencana Alam
2. Kebijakan pemerintah
3. Huru hara/ demonstrasi
4. Kendala musim

2.3 Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
a. Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara :
1. Preventif (Pencegahan)
1) Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkupnya).
2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan 
3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

2. Kuratif (Penyelesaian)
Account Officer melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).
b. Cara penanganan / penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk :
1. Revitalisasi, dilakukan dengan cara :
1) Penataan kembali (Restructuring)
a) Ditambah dana (Suplesi) 
Mitra boleh mengambil kembali sisa baki debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.
b) Novasi
Perjanjian antara koperasi dengan mitra yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis berpindah kepada mitra baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.
c) Pembaharuan pembiayaan
Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan :
Mitra masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon sama seperti pembiayaan semula.
Mitra tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debet dari pembiayaan terdahulu. Atas kedua hal di atas, koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan mitra terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.

2) Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. 
3) Persyaratan kembali (Reconditioning) Koperasi melakukan tindakan ini terhadap mitra apabila terdapat :
a. Perubahan kepemilikan usaha
b. Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status.
c. Perubahan pengurus
d. Perubahan nama dan status perusahaan
e. Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis 
4) Bantuan Manajemen 
Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka koperasi akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.
2. Collection Agent.
Apabila pejabat koperasi dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prisnsip-prinsip syariah dalam menagih.
3. Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)
1) Non litigasi
a) Likuidasi Usaha
b) Parate Eksekusi
a. Ambil alih jaminan (Off Set) 
b. Menjual Jaminan
2) Write off sementara
4. Write Off Final
1) Klasifikasi Write Off
a) Hapus Buku 
Yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih
b) Hapus Tagih
Yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet.
2) Syarat Kondisi
a) Penghapusbukuan hanya boleh dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.
b) Penghapustagihan hanyalah dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak koperasi, mitra yang bersangkutan nyatanya tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.
c) Sumber Penghapusan Pembiayaan 
a. Sumber penghapusbukuan adalah dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WD). Perolehan pembayaran kembali dari mitra yang dihapusbukukan akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP.
b. Sumber penghapustagihan adalah dana zakat yang dikelola oleh Baitul Maal.
d) Mekanisme Pengambilan Keputusan
Untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan, baik yang berupa penghapusbukuan dan terlebih penghapustagihan haruslah diajukan oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi kepada pengurus. Kemudian berdasarkan data-data mitra yang diajukan tersebut, pengurus akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan  atau penolakan.

c. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
1. Menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah
2. Penentuan alternatif solusi 
3. Pelaksanaan penanganan/penyelesaian 
4. Monitoring dan evaluasi
d. Pembenahan pembiayaan secara preventif ini oleh Account Officer tetap harus diajukan kepada panitia pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap mitra baru.
e. Terhadap pembiayaan yang menunggak antara 1-4 bulan, Account Officer harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu mitra tetap tidak menyelesaikannya, maka Account Officer dapat mengalihkan mitra tersebut ke urusan/seksi Legal dan Remedial.
f. Penanganan mitra pembiayaan bermasalah oleh urusan/seksi Legal dan Remedial berbeda dari Account Officer. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, mitra harus terlebih dahulu diberitahu hal tersebut.
g. Wewenang urusan/seksi Legal dan Remedial adalah menyelesaikan tunggakan mitra. Jika kolektibilitas pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada Account Officer.
h. Sanksi Dan Denda
1. Mitra yang mampu akan tetapi menunda-nunda atau melalaikan pembayaran kepada koperasi dikenakan sanksi berupa denda untuk setiap hari keterlambatan.
2. Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan antara mitra dengan koperasi.
3. Dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan diperuntukkan untuk dana sosial-kebajikan.


BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tentang penanganan pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) dapat di simpulkan, Faktor Internal, yang terdiri dari karyawan belum cakap, faktor kedekatan dengan keluarga, kekurang telitian petugas dalam menganalisis anggota, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oeh nasabah nakal. 
            Faktor eksternal, yang disebabkan karena kondisi perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan usaha, sulitnya bahan baku, keengganan anggota dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga. Dan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)  melakukan tindakan sebagai berikut :

a. Rescheduling (penjadwalan kembali) 
BMT akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet.

b. Reconditioning (persyaratan kembali) 
BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil.

c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) 
Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan 2 tahapan yaitu: likuidasi, yaitu pihak BMT Amanah Mulia sementara akan menyita barang jaminan milik anggota, dan eksekusi jaminan, yaitu jaminan akan dilelang atau dijual.

d. Write Off Final (peghapusbukuan dan penghapustagihan)
Write Off Final juga dilakukan dengan 2 cara yaitu: pihak BMT Amanah Mulia akan melakukan penghapusbukuan dan hapus tagihan.

3.2 Saran
Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)  yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik, Dalam melakukan analisis pembiayaan sebaiknya pihak BMT Amanah Mulia lebih mengutamakan prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, dan Penambahan karyawan supaya bisa menjalakan kinerja lebih baik dan efisien.


DAFTAR PUSTAKA

Djamil, F, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Muhammad (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Ilmi, Makhalul. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan
Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2004.
Juliartha, Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Trio Rimba Persada, 2009
http://eprints.iainsalatiga.ac.id
Buka Komentar