Makalah Grand Theory Akuntansi Syariah

Makalah Grand Theory Akuntansi Syariah

akuntansi syariah, makalah materi akuntansi syariah

GRAND THEORY AKUNTANSI SYARIAH

1. Stewardship Theory

Menurut Danalson dan Davis (Ikhsan Suprasto, 2008: 84) Teori Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, prilaku manusia (behavior), pola manusia (model of man), mekanisme psikologis (motivasi,identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani (Steward)

Stewardship (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi, suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang ada sekarang dari konsep mengendalikan (control) dan mengarahkan, kearah konsep peraturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota/tim dalam organisasi, yang merasa organisasi menjadi suatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri. (Ikhsan Suprasto, 2008: 84). Teori stewardship didefinisikan sebagai situasi dimana para steward (pengelola)tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal (pemilik) (Donaldson dan Davis, 1991 dalam Ikhsan Suprasto, 2008: 84)

Teori stewardship ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga funi utilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu. Stewardship theory adalah sikap melayani, dimana manajemen mempunyai sikap melayani para stakeholdernya. Artinya ketika manajemen melaksanakan kegitan operasional perusahaan manajemen juga memberikan pelayanan dibidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Syariah Enterprise Theory

Triyuwono (2012: 355) akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. Enterprise theory mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT.

Syariah Enterprise Theory menurut Slamet (Triyuwono, 2012: 356) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah

Syariah enterprise theory memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (wealth) atau nilai tambah (value added) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak tekait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, syariah enterprise theory akan membawa kemashalatan bagi stockholders, stakehoders, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. (Slamet, 2011 dalam Triyuwono, 2012: 357).

3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (Legitimacy Theory) sebagai suatu kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku. Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Menurut Suchman (1995) dalam Mattew, menyebutkan:
“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”(Suchman,1995 dalam Tilling).

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi factor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

4. Teori Colonial Model

Gambling dan Karim (1987) yang memberikan teori “Colonial Model” dengan menganggap bahwa jika suatu masyarakat memiliki ideologi atau pandangan hidup Islam maka masyarakat akan menggunakan konsep ini dalam kegiatan sosial dan ekonominya sehingga akan membentuk akuntansi dan teori akuntansinya.

Triyuwono (2000) memberikan pandangan dalam dekontruksi teori akuntansi Islam. Dan ini sangat ideal sekali dan akan kita wujudkan manakala kita memiliki “ladang” praktek penerapan akuntansi Islam itu sendiri sehingga teori “colonial model” yang dikemukan Gambling dan Karim (1986) dapat terwujud.

Jika pribadinya Islam maka seyogyanya aturan yang dipakai adalah syari’at Islam sehingga masyarakatnya akan ditata sesuai Islam dan tentu sistem ekonomi, sosial, sistem akuntansinya juga sesuai dengan syari’at Islam kenyataanya dinegara-negara Timur selalu mengklaim memiliki sistem sosial politik tersendiri, ideologi sendiri namun menggunakan sistem ekonomi dan akuntansi sekuler yang kapitalis, maka wajar jika kepentingannya kurang terwakili. Untuk itu perlu kiranya intelektual muslim bangkit membangun teori dan praktek akuntansi yang dapat menjiwai syari’at Islam sesuai dengan ideologi dan filosofis muslim.

5. Teori Penerapan Nilai (The Expectacy-Value Theory)

Teori Pengharapan Nilai (The Expectacy-Value Theory) Phillip Palmgreen berusaha mengatasi kurangnya unsur kelekatan yang ada di dalam teori uses and gratification dengan menciptakan suatu teori yang disebutnya sebagai expectance-value theory (teori pengharapan nilai). Dalam kerangka pemikiran teori ini, kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media --kepercayaan Anda tentang apa yang suatu medium dapat berikan kepada Anda dan evaluasi Anda tentang bahan tersebut.

Sebagai contoh, jika Anda percaya bahwa situated comedy (sitcoms), seperti Bajaj Bajuri menyediakan hiburan dan Anda senang dihibur, Anda akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan Anda dengan menyaksikan sitcoms. Jika, pada sisi lain, Anda percaya bahwa sitcoms menyediakan suatu pandangan hidup yang tak realistis dan Anda tidak menyukai hal seperti ini Anda akan menghindari untuk melihatnya.

6. Teori Persepsi (Perception Theory)

Persepsi memiliki berbagai pengertian menurut para ahli antara lain:
1. Menurut Hanurawan (2007: 22) “persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya”.

2. Menurut Thoha (2004: 141) persepsi pada hakikatnya adalah “proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman”.

3. Krech (dalam Thoha, 2004: 142) persepsi adalah “suatu proses kognitif yang komplek dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya”.

• Proses Terbentuknya Persepsi

Proses pembentukan persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima oleh indera manusia ( sensory receptor ) sebagai bentuk sensation. Sejumlah besar sensation yang diperoleh dari proses pertama diatas kemudian diseleksi dan diterima. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan, individu, motivasi dan sikap. Sensation yang diperoleh dari hasil penyaringan pada tahap kedua itu merupakan input bagi tahap ketiga, tahap pengorganisasian sensation. Dari tahap ini akan diperoleh sensation yang merupakan satu kesatuan yang lebih teratur dibandingkan dengan sensation yang sebelumnya. Tahap keempat merupakan tahap penginterpretasian seperti pengalaman, proses belajar, dan kepribadian. Apabila proses ini selesai dilalui, maka akan diperoleh hasil akhir berupa Persepsi.

7. Teori Utilitaria’nisme

Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat (Bertens, 2000). Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal “the greatest happiness of the greatest numbers”. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak (kepentingan bersama, kepentingan masyarakat).

Paham utilitarianisme dapat diringkas sebagai berikut :
1. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya (akibat, tujuan atau hasilnya).
2. Dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan.
3. Kesejahteraan setiap orang sama pentingnya.
Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil baik tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan hanya kisah terkenal Robinhood yang merampok kekayaan orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin.

8. Teori Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah bisa dikatakan, hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Dalam teori etika dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tapi sekarang kita mengalami keadaan sebaliknya, karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan. Biarpun teori hak ini sebetulnya berakar dalam deontologi, namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula.

Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Teori hak sekarang begitu populer, karena dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu manusia individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain.

Menurut perumusan termasyur dari Immanuel Kant : yang sudah kita kenal sebagai orang yang meletakkan dasar filosofis untuk deontologi, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (an end in itself). Karena itu manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain.

9. Teori Keutamaan (Virtue Theory)

Dalam etika dewasa ini terdapat minat khusus untuk teori keutamaan sebagai reaksi. Namun demikian, dalam sejarah etika teori keutamaan tidak merupakan sesuatu yang baru. Sebaliknya, teori ini mempunyai suatu tradisi lama yang sudah dimulai pada waktu filsafat Yunani kuno. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut : disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kebijaksanaan, misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi.

Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang selalu memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Kerendahan hati adalah keutamaan yang membuat seseorang tidak menonjolkan diri, sekalipun situasi mengizinkan. Suka bekerja keras adalah keutamaan yang membuat seseorang mengatasi kecenderungan spontan untuk bermalas-malasan. Ada banyak keutamaan semacam ini. Seseorang adalah orang yang baik jika memiliki keutamaan. Hidup yang baik adalah hidup menurut keutamaan (virtuous life).

Kepercayaan (trust) juga merupakan keutamaan yang penting dalan konteks bisnis. Kepercayaan harus ditempatkan dalam relasi timbal balik. Ada beberapa cara untuk mengamankan kepercayaan. Salah satu cara adalah memberi garansi atau jaminan. Cara-cara itu bisa menunjang kepercayaan antara pebisnis, tetapi hal itu hanya ada gunanya bila akhirnya kepercayaan melekat pada si pebisnis itu sendiri.

10. Teori Abstinence

Diantara alasan dikemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah alasan abstinence. Teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (adstinence) ia menangguhkan keinginan memanfaatkan uang sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggab wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya dengan ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendraan.

Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri? Kenyataannya kreditor hanya meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apapun, tentu ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.

Disamping itu tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsure penundaan konsumsi dari teori bunga abstinence. Kalaupun ada bagaimana mentukan suku bunga yang adil antara dua bela pihak yakni pemilik uang dan pengguna uang tersebut. Dalam tinjauan syariah unsure penundaan konsumsi ataupun penundaan investasi dapat dikatakan illat (sifat yang jelas, zahir, tetap konsisten)

11. Teori Ilmu Sosial Profetik

Secara normative, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. “Substansi” dari perintah ini adalah : (1) praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam konteks ini, sekali lagi, berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Sementara yang selalu terkait dengan “substansi” adalah “bentuk”. Berbeda dengan “substansi”, “bentuk” selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu “bentuk” akan selau berubah sepanjang masa mengikuti perubahan itu sendiri. Yang dimaksud dengan “bentuk” di sini adalah teknik dan prosedur akuntansi, perlakukan akuntansi, bentuk laporan keuangan dan lain-lainnya.

Perintah normatif alquran di atas perlu dioperasionalkan dalam bentuk aksi / praktik. Sehingga perinah alquran dapat membumi (dapat dipraktikan) dalam masyarakat. Selama ini masyarakat muslim secara umum terperangkap pada aspek normative dalam memahami perintah-perintah agama, dan sebaliknya melupakan praktiknnya. Sebagai contoh misalnya umat muslim sering mednapatkan ceramah bahwa “bersih itu adalah sebagian dari iman”, tetapi ternyata dalam praktinya umat muslim tidak dapat mengerjakannya. Hal ini dibuktikan dengan keadaan masjid yang selalu kotor, rumah sakit Islam yang juga kotor, dan masih banyak contoh lainnya.

Di sini terlihat adanya jurang pemisah (gap) antara perintah normatif dengan praktiknya. Dalam kaitannya dengan in Kuntowidjojo (1991) mengusulkan perlunya “ilmu sosial profetik”. Yang dimaksud dengan ilmu sosial profetik di sini adalah ilmu yang diturunkan dari alquran dan hadis (sunnah nabi) dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang nantinya digunakan untuk menjembatani antara perintah normative dengan praktik. Dengan ilmu ini, perintah-perintah normative menjadi lebih operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata.

Dalam konteks ini, akuntansi syariah yang sedang kita bicarakan sebetulnya merupakan bagian dari upaya kita dalam membangun ilmu sosial profetik di bidang akuntansi. Perintah normative telah ada dalam alquran, berikutnya adalah menerjemahkan alquran dalam bentuk tori Akuntansi Syariah yang pada gilirannya digunakan untuk memberikan arah (guidance) tentang praktif akuntansi yang sesuai dengan syariah.

12. Teori pemilikan (Proprietary Theory)

Teori ini menyatakan bahwa akuntansi terjadi karena bentukan dari persamaan dasar sebagai berikut:
Asets - Liabilities = Modal
Artinya modal adalah sama dengan harta dikurangi utang. Dalam hal ini, pemilik adalah pusat perhatian. Aktiva dianggap dimiliki oleh pemilik dan kewajiban / utang adalah kewajiban pemilik. Tanpa memandang mengenai perlakuan utang, pemilikan dipandang sebagai nilai bersih kesatuan usaha kepada pemilik.

Pada saat perusahaan didirikan, nilai tersebut akan sama dengan investasi pemilik. Selama hidup perusahaan, akan terus sama dengan investasi awal dan tambahan investasi serta akumulasi laba bersih di atas jumlah yang diambil oleh pemilik. Inilah yang kemudian disebut dengan konsep kekayaan. Teori ini berpendapat bahwa pendapatan adalah kenaikan atas hak pemilik, sedangkan biaya adalah penurunan. Dengan demikian laba bersih akan secara langsung menjadi hak pemilik dan mencerminkan kenaikan kekayaan pemilik dan karena laba adalah kenaikan kekayaan, maka segera pula ditambahkan kepada modal pemilik.

Pajak perseroan diperlukan secara dengan agen dari pemegang saham yang menganggap bahwa perseroan adalah agen dari pemegang saham dalam pembayaran pajak yang nyata-nyata pajak penghasilan dari pemegang saham. Konsep laba komprehensip ini didasarkan pada proprierty theory karena laba bersih berisi semua unsur yang mempengaruhi pemilikan selama satuan periode terkecuali pembagian dividen dan tansaksi modal. Teori ini lebih menekankan pada hakikat perubahan terhadap pemilikan dan klasifikasinya dalam neraca. Teori ini merupakan teori akuntansi yang paling kunoi, dan banyak konsep akuntansi yang dikembangkan dari teori ini.

13. Teori Korespondensi (The Correspondence Theory of Thruth)

Memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernya-taan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Contoh: “Ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta”. Teori Koherensi/Konsistensi (The Consistence/Coherence Theory of Truth) memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Teori Pragmatis (The Pragmatic Theory of Truth) memandang bahwa “kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis”; dengan kata lain, “suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia”.

Kata kunci teori ini adalah: kegunaan (utility), dapat dikerjakan (workability), akibat atau pengaruhnya yang memuaskan (satisfactory consequencies). Kelima macam teori kebenaran yang akan dibahas berikut ini adalah berbagai cara manusia memperoleh kebenaran yang sifatnya relatif atau nisbi. kebenaran mutlak berasal dari Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui wahyu. Alam dan kehidupan merupakan sumber kebenaran yang tersirat dari tuhan untuk dipelajari dan diobservasi guna kebaikan umat manusia.

14. Teori Tindakan Sosial

Weber mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Inti tesisnya adalah tindakan yang penuh makna dari individu.
Tindakan sosial yang dimaksudkan adalah tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Dapat pula, berupa tindakan yang membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.

Secara definitif, Weber merumuskan sosiologi:
“sebagai ilmu yang berusaha untuk memperoleh pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial agar dengan demikian bisa sampai ke suatu penjelasan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya. Dengan “tindakan” dimaksudkan semua perilaku manusia, apabila atau sepanjang individu yang bertindak memberikan arti subyektif kepada tindakan itu. Tindakan ini disebut sosial karena arti subyektif tadi dihubungkan dengannya oleh individu yang bertindak, memperhitungkan perilaku orang lain dan karena itu diarahkan ketujuannya” (Johnson, 1981).

Pemikiran weber mencerminkan tradisi idealis yang tekanannya pada verstehen sebagai metode yang tepat untuk memahami arti-arti subyektif dari tindakan sosial. Penekanan pada makna dan pemahaman menunjukkan betapa pentingnnya fenomenologi di dalam teori tindakan sosial. Cohen dengan jelas menegaskan pentingnnya menempatkan pandangan-pandangan ini didalam konteks hubungan sosial, dimana “sejumlah aktor saling mengorientasikan makna dari tindakan-tindakan sosial sehingga sampai batas tertentu, aktor yang satu memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku aktor yang lain bisa jadi sama-sama sepakat dalam interpretasi-interpretasi mereka atas perilaku aktor lain, atau bisa juga tidak (Cohen, 1996).

15. Teori Sinyal (Signaling Theory )

Teori Sinyal (Signalling Theory) dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (principal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (agent), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan. Teori Sinyal (Signalling Theory) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat.

Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern, pengungkapan yang lebih lengkap. Pemerintah daerah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita dan Martani,2010). Untuk mengurangi asimetri informasi antara politisi dan rakyat, laporan keuangan pemerintah daerah perlu diaudit oleh pihak yang independen. Menurut Undang- undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Selain itu, dengan semakin andal laporan keuangan maka semakin baik opini yang diperoleh dan implementasi sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan semakin baik merupakan bentuk sinyal (Teori Signaling) pemerintah daerah kepada stake holders bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban sebagai pengemban amanat masyarakat indonesia (Puspita dan martini 2010).

BPKRI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan BPKRI dapat memuat opini, temuan, kesimpulan dan rekomendasi tergantung pada lingkup pemeriksaannya. Aspek yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, aspek kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, yang selanjutnya hasil pemeriksaan ini setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan (Setyaningrum, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

Syafii, Antonio (2004), Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Gema Insani: Jakarta

Agoes Sukrisno dan Ardana, I Centik (2011), Etika Bisnis dan Profesi-Tantangan Membangun

Manusia Seutuhnya, Penerbit Salemba Empat Jakarta

Drs. Muhammad, M.Ag. Pengantar Akuntansi Syari’ah. Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Sri Nurhayati wasila, Pengantar Akuntansi Syari’ah Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Triyuwono Iwan, Perspektif, Metolodologi dan Teori Akuntansi Syari’ah, Raja Granfindo Persada, Jakarta, 2006

Buka Komentar