Contoh Materi dan Makalah Hukum Pidana Indonesia

Contoh Materi dan Makalah Hukum Pidana Indonesia



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bila memandang dalam kehidupan kita sehari-hari yang di hadapakan oleh Keperluan dan Kemauan, baik itu material seperti sandang, pangan maupun kemauan rohani kita seperti keperluan kita untuk Agama, kepuasan pribadi, atau yang lain-lain yang membuat manusia berupaya memenuhi keperluan dan kemauan itu tadi baik yang mendesak maupun tidak mendesak.

Masyarakat memberikan tugas kepada individu atau sekelompok orang yang berwajib sebagai Pemberi pelimpahan. Sementara itu bagi pelaku atau penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi yang disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya melakukan suatu sanksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan berbahaya kepentingan lazim.

Berat ringannya sanksi yang mesti dilakukan oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tergantung dari pengukuran masyarakat atas perbuatan orang itu.

Secara lazim keperluan tiap manusia bisa dipenuhi, sedangkan tidak seluruhnya. Keperluan atau kemauan yang menimbulkan desakan. Desakan untuk memenuhi keperluan maupun kemauan itu bila tidak bisa di bendung lagi lazimnya kerap dilakukan tanpa pemikiran yang matang yang bisa merugikan lingkungan atau manusia lain, yang kemudian menimbulkan suatu dampak negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Imbas negatif yang diwujudkan itu membutuhkan suatu pertanggung jawaban dari pelaku yang menjadikan ketimpangan itu untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Dalam kehidupan ini Manusia tidak bisa hidup sendiri, kita selalu hidup berdampingan dan kerap mengadakan kekerabatan atau ikatan – ikatan antar sesamanya, Manusia juga memiliki keperluan dan kemauan yang beragam-ragam. Pemenuhuan keperluan dan kemauan tegantung dari hasil yang didapatkan melalui tenaga dan upaya yang dilakukan, dalam usaha pemenuhannya bila dalam satu keperluan dan kemauan terdapat banyak orang yang menginginkannya dan tidak ada yang ingin megalah karenanya akan terjadi perseteruan.

Banyak terjadi pelanggaran Tertib di Masyarakat Indonesia, baik undang-undang perdata maupun Tertib Pidana, untuk itu dipilihlah judul “Hukum Pidana Indonesia” untuk itu makalah ini akan dijelaskan mengenai Tertib Pidana yang ada di Indonesia. Dimakalah ini akan dibahas mengenai Pengertian Tertib Pidana dan yang membuat pembaca mengerti maksud dan penggunan pidana beserta perkembangannya dalam sejarah Indonesia.

Suatu perseteruan akan terjadi juga bila dalam suatu kekerabatan antara manusia satu dan manusia lain ada yang tidak memenuhi keharusan atau melanggarnya.untuk itu ketetapan-ketetapan disusun untuk menjadikan keteraturan dalam suatu klasifikasi sosial, baik dalam keadaan kebersamaan maipin dalam keadaan sosial dibutuhkan juga ketetapan ketetapan. Ketentuan – ketetapan yang dibutuhkan yakni ketetapan yang muncul dari perhaulan hidup atas dasar kesadaran dan lazimnya dinamakan hukum.

Rumusan Masalah

Bagaimana Gambaran Hukum Pidana di Indonesia
Seperti apa Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia
Apa peristiwa Pidana itu

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Agar kita mengerti penjelasan singkat mengendai Hukum Pidana yang ada di Indonesia, seperti pengertian, sumber, asas-asas yang digunakan, sifat, beserta macam-macam Hukum Pidana di Indonesia.

Untuk mengetahui perkembangan Hukum Pidana di Indonesia yang dimulai dari masa sejarah Indonesia sampai sekarang yang terus berkembang.

Agar pembaca mengerti apa itu peristiwa pidana.


BAB II PEMBAHASAN

Pengertian Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati; dalam bahasa belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat; pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Sedangkan menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

  • Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
  • Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  • Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut
  • Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut.

Hukum Pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

  • Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan ter-hadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak
  • Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana

Hukum pidana di Indonesia masih berpegang pada hukum pidanan buatan belanda, terutama yang disebut WetBoek Van Strafrecht (WvS) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku sejak 1 januari 1918 dan dengan UU RI no. 1 tahun 1946 berlaku di Negara Republik Indonesia.

Departemen Kehakiman mulai sejak tahun 1966 telah menggarap naskah rencana UUH pidana yang baru, namun sampai sekarang belum juga selesai hukum pidana nasional itu. Dengan demikian sementara ini kita masih berpegang pada humum pidana yang asas-asanya berbau hukum Kolonial.

Sumber - Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis.

Sumber hukum tertulis dan terkodifikasi

1) Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:
i. Buku I Tentang Aturan Umum (Pasal 1-103).
ii. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
iii. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569). [8]

KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 3315 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886.

Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. WvSNI berubah menjadi KUHP dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan dipertegas dengan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 (LN nomor 127 tahun 1958) tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene Inlandsch Reglement" atau H.I.R. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya.

Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie. Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justeru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi raad van justitie.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B, sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya. Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "Het Herziene Inlandsch Reglement" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59

Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP.

Kunjungi juga makalah :

Sumber hukum tertulis dan tidak terkodifikasi

Hukum ini juga biasa disebut hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang mengatur golongan-golongan tertentu atau terkait dengan jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sumber hukum pidana khusus di Indonesia ini di antaranya KUHP Militer, dan beberapa perundang-undangan antara lain:

· Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
· Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
· Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan Pidana dalamPeraturan perundang-undangan non-pidana

Contoh UU non pidana yang memuat sanksi Pidana:
a) UU Lingkungan
b) UU Pers
c) UU PendidikanNasional
d) UU Perbankan
e) UU Pajak
f) UU PartaiPolitik
g) UU pemilu
h) UU Merek
i) UU Kepabeana
j) UU PasarModal Pidana

Asas-Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan-peraturan yang konkrit pada hukum pidana


  • Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP
  • Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
  • Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.
  • Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada
  • Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Inonesia

Sifat Publik Hukum Pidana

Pengertian hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.

Sifat Hukum Pidana (Hukum Publik - Hukum Privat) Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.

Macam Hukuman Tindak Pidana

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :
Pidana terdiri atas:
a. Pidana Pokok
1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan;
b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Penjelasan

Hukuman-hukuman Pokok:

· Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih di berlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.

· Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib).

· Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

· Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.

· Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-asalan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

· Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain :

o Pencabutan hak-hak tertentu.
o Penyitaan barang-barang tertentu.
o Pengumuman keputusan hakim.

Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Masa Sebelum Kedatangan Penjajah

Sebelum kedatangan bangsa Eropa bangsa Indonesia telah memberlakukan Hukum Pidana, pada masa itu atau tepatnya pada masa kerajaan nusantara banyak kerajaan yang sudah mempunyai perangkat aturan hukum. Aturan tersebut tertuang dalam hukum adat yang berlaku didalam masyarakat dan juga keputusan para raja ataupun dengan kitab hukum yang dibuat oleh para ahli hukum. Tidak dipungkiri lagi bahwa adagium ubi societas ibi ius sangatlah tepat. Karena dimanapun manusia hidup, selama terdapat komunitas dan kelompok maka akan ada hukum.

Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (privaat). Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu.

Hukum pidana yang berlaku dahulu kala berbeda dengan hukum pidana modern. Hukum pada zaman dahulu kala belum memegang teguh prinsip kodifikasi. Aturan hukum lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat. dan Hukum pidana adat berkembang sangat pesat dalam masyarakat. Jadi pada masa itu bangsa Indonesia telah memberlakukan hukum Pidana Adat, Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu.

Di beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, hukum pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islamnya.Begitu juga hukum pidana adat Bali yang sangat terpengaruh oleh ajaran ajaran Hindu

Di samping hukum pidana adat mengalami persentuhan dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis. Aturan-aturan mengenai hukum pidana ini dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana di wilayah yang bersangkutan.

Namun, di beberapa wilayah adat di Nusantara, hukum adat yang terjaga ini telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat dibaca oleh khalayak umum. Sebagai contoh dikenal adanya Kitab Kuntara Raja Niti yang berisi hukum adat Lampung, Simbur Tjahaja yang berisi hukum pidana adat Sumatera Selatan, dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali.

Masa Sesudah Kedatangan Penjajahan Belanda

1. Masa penjajahan

Pada masa periodisasi ini sangatlah panjang, mencapai lebih dari empat abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian selama tiga setengah abad dibawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan dibawah kerajaan Inggris dan kekaisaran Jepang. Selama beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas nusantara juga membuat perubahan besar dan signifikan.
Pola pikir hukum barat yang sekuler dan realis menciptakan konsep peraturan hukum baku yang tertulis. Pada masa ini perkembangan pemikiran rasional sedang berkembang dengan sangat pesat. Segala peraturan adat yang tidak tertulis dianggap tidak ada dan digantikan dengan peraturan-peraturan tertulis. Tercatat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda seperti statuta Batavia (statute van batavia).

2. Masa KUHP 1915 – Sekarang

Selama lebih dari seratus tahun sejak KUHP Belanda diberlakukan, KUHP terhadap dua golongan warganegara yang berbeda tetap diberlakukan di Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya dibentuklah KUHP yang berlaku bagi semua golongan sejak 1915. KUHP tersebut menjadi sumber hukum pidana sampai dengan saat ini. Pembentukan KUHP nasional ini sebenarnya bukan merupakan aturan hukum yang menjadi karya agung bangsa. Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan sebuah turunan dari Nederland Strafwetboek (KUHP Belanda). Sudah menjadi konskwensi ketika berlaku asas konkordansi terhadap peraturan perundang-undangan.
KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari code penal perancis. Code penal menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan kekaisaran perancis.

Peristiwa Pidana

Istilah Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana dalam bahasa Belanda secara umum digunakan dalam 2 (dua) istilah, strafbaar feit dan delict. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka istilah strafbaar feit maupun delict memiliki banyak isitilah, antara lain adalah: Perbuatan yang dapat dihukum, tercantum dalam pasal 3 LN 1951 nomor 78; Tindak Pidana, istilah ini dipakai dalam ENGELBRECHT, Kitab-kitab Undang-undang dan peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Perbuatan yang boleh dihukum, istilah yang dipergunakan oleh KARNI dan VAN SCHRAVENDIJK; Pelanggaran pidana, istilah yang dipakai oleh TIRTAADMADJA; Perbuatan pidana, istilah yang dipakai oleh MOELJATNO; Peristiwa pidana, istilah yang dipakai oleh E. UTRECHT.
Istilah peristiwa pidana memiliki arti, bahwa “peristiwa” meliputi suatu perbuatan (handelen atau doen) atau suatu melalaikan (verzuim, niet doen atau nalaten) maupun akibatnya (akibat dari perbuatan atau melalaikan sesuatu). Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (rechtsfeit) yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
Keseluruhan istilah tersebut di atas mengacu pada pemakaian istilah strafbaar feit dan delict. Namun, VAN DER HOEVEN menolak penggunaan istilah strafbaar feit, karena bukan peristiwanya yang dihukum, melainkan pelaku dari peristiwa tersebut, sehingga Van der Hoeven menggunakan istilah Strafwaardig feit.

Definisi Peristiwa Pidana

Berbicara mengenai peristiwa pidana, banyak penulis memberikan rumusan tentang peristiwa pidana, sama banyaknya seperti penggunaan istilah dalam peristiwa pidana. Beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut:

· Menurut VOS, peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (menselijke gedraging) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman;

· Menurut POMPE, peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum positif. Menurut sudut pandang teoritis, peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum, normovertreding) yang terjadi karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Secara teoritis, peristiwa pidana memiliki unsur-unsur:

1. Suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatig atau wederrechtelijk);
2. Suatu pebuatan yang dilakukan karena pelanggar bersalah (aan schuld (van de overtreder) te wijten);
3. Suatu perbuatan yang dapat dihukum (strafbaar).

· Menurut sudut pandang hukum positif, peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

· Menurut VAN HATTUM, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum. Berdasarkan definisi tersebut, unsur peristiwa dan pembuat peristiwa sama sekali tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengisyaratkan, bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan bahwa peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa yang melanggar hukum, maka perlu dilihat terlebih dahulu kondisi dari pelaku peristiwa tersebut, baik kondisi psikis maupun psikologis;

· Menurut SIMONS, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

· Menurut E. UTRECHT, peristiwa pidana hendaknya dibedakan secara definitive antara pengertian dalam hukum pidana dan kriminologi. Persitiwa pidana dalam hukum pidana dibagi dalam kejahatan dan pelanggaran.

Unsur – unsur Peristiwa Pidana

Rumusan peristiwa pidana sebagaimana disinggung dalam sub bagian di atas, secara umum peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian seseorang patut atau tidak mendapat suatu hukuman karena perbuatannya bergantung pada dua hal, yaitu harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan seorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan

Suatu peristiwa pidana harus memuat unsur perbuatan yang melawan hukum (element van wederrechtelijk) dan oleh sebab itu dapat dijatuhkan hukuman (strafbaarheid can het feit) serta unsur kesalahan pembuat (dader) yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut (element van schuld).

a. Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijkeheid)

Beberapa definisi tentang peristiwa pidana antara lain oleh SIMONS (yang diikuti oleh JONKERS) dan VOS menggambarkan peristiwa pidana sebagai suatu kelakukan manusia yang melawan hukum (wederrechtelijke) atau bertentangan dengan hukum (onrechmatig) dan oleh sebab itu harus dijatuhkan hukuman.

Mengenai unsur melawan hukum dalam peristiwa pidana terdapat 2 (dua) pendapat besar, yaitu yang menyatakan unsur melawan hukum sebagai anasir tetap (constant in permanent) tiap peristiwa pidana yang artinya suatu persitiwa pidana tidak cukup hanya perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik namun harus suatu perbuatan yang melawan hukum (HAZEWINGKEL – SURINGA). Pendapat kedua menyatakan, unsur melawan hukum sebagai suatu anasir konstitutif (constitutief element) tiap peristiwa pidana yang artinya unsur melawan hukum adalah unsur mutlak dari suatu peristiwa pidana (VAN HAMEL).

Dalam teori hukum pidana Jerman permulaan abad 20, diterima suatu pendapat bahwa yang menjadi syarat untuk adanya suatu peristiwa pidana adalah suatu perbuatan sesuai dengan rumusan delik (omschrijving) atau disebut dengan Tatbestandmassigheid. Menurut RUTGERS, unsur melawan hukum tersebut termasuk dalam Tatbestandmassigheid, dan unsur konstitutif dalam peristiwa pidana menurut RUTGERS adalah Tatbestandmassige onrechtmatigheid serta unsur kesalahan.

Dalam perkembangannya, Tatbestandmassigheid mulai ditinggalkan. Pada tahun 1930 dalam ilmu hukum pidana Jerman diterima sebuah teori baru yang disebut Wesenschau. Menurut ajaran Wesenschau, VAN BEMMELEN menerjemahkannya sebagai berikut, bahwa peristiwa pidana tidak hanya sebagai suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik (delictomschrijving) dalam ketentuan pidana yang bersangkutan akan tetapi perbuatan tersebut haruslah suatu perbuatan yang sesuai dengan makna inti dari ketentuan pidana yang bersangkutan (dem wesen nach). Oleh VOS ajaran Wesenschau disebut sebagai idée materielle wederrechtelijkheid (ajaran melawan hukum material).

POMPE memberikan suatu pemikiran, bahwa unsur melawan hukum bukanlah suatu unsur mutlak dalam suatu peristiwa pidana. Pompe melihat unsur melawan hukum sebagai unsur peristiwa pidana apabila unsur melawan hukum tersebut secara tegas dirumuskan dalam undang-undang. Namun Pompe masih mengakui adanya unsur yang menghapuskan unsur melawan hukum sehingga tidak dapat dijatuhkan suatu hukuman.

Pendapat ini oleh SCHEPPER ditentang secara tegas. Schepper menyatakan, bahwa tidak disebutkannya unsur melawan hukum dalam suatu ketentuan pidana tidak berarti unsur melawan hukum tersebut bukanlah unsur peristiwa pidana yang bersangkutan.
Perdebatan mengenai unsur melawan hukum sebagai unsur mutlak atau bukan dalam unsur peristiwa pidana membawa suatu pemikiran baru tentang suatu ide yang disebut dengan materielle wederrechtelijkheid (ajaran melawan hukum material).

VOS sebagai tokoh yang memandang unsur melawan hukum sebagai unsur konsitutif atau mutlak dari setiap peristiwa pidana memperluas definisi hukum dalam unsur melawan hukum itu sendiri. Hukum disini tidak terbatas pada hukum tertulis melainkan juga hukum yang tidak tertulis atau asas-asas hukum umum (algemene beginselen van recht). Jadi menurut VOS, melawan hukum tidak hanya formelle wederrechtelijkheid (melawan hukum positif tertulis) tetapi juga materielle wederrechtelijkheid (melawan asas-asas hukum umum/ hukum tidak tertulis).

Ajaran VOS tersebut banyak mendapat tentangan dari para penulis klasik sendiri seperti SIMONS, ZEVENBERGEN dan VAN HATTUM. VAN HATTUM mengemukakan, bahwa sejarah penetapan (wetshistorie) dari Wetboek van Strafrecht tidak terdapat bukti bahwa wederrechtelijk tidak terbatas pada hukum tertulis, yang artinya secara luas termasuk diantaranya hukum tidak tertulis. Sebaliknya, POMPE dengan penafsiran yang sama memberikan pendapat yang berlainan dengan VAN HATTUM. Menurut POMPE, arti wederrechtelijk yang luas sesuai dengan arti onrechmatig yang mana menurut Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 perbuatan yang tergolong bertentangan dengan asas-asas hukum (onrechtmatige daad) adalah membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain. Pendapat Pompe didukung oleh VAN BEMMELEN yang menyatakan, wederrechtelijk dalam hukum pidana diartikan sama dengan onrechtmatig dalam pasal 1365 BW.

Namun, POMPE tetap berpendapat, bahwa unsur melawan hukum hukanlah unsur mutlak dalam setiap peristiwa pidana walaupun POMPE mengakui unsur melawan hukum materiil. Pendapat mana bertentangan dengan VOS dan JONKERS yang menyatakan unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak dari setiap peristiwa pidana, walaupun undang-undang tidak secara tegas menyatakan itu sebagai unsur peristiwa pidana. Pendapat VOS ini kemudian berkembang menjadi unsur melawan hukum secara diam-diam.

b. Unsur Kesalahan (Schuld)

Seperti halnya unsur melawan hukum, pengarang klasik seperti VAN HAMEL, SIMONS, ZEVENBERGEN dan SCHEPPER memandang unsur kesalahan sebagai unsur konstitutif dalam setiap peristiwa pidana.
Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan kesalahan atau pertanggungjawaban adalah suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana (verantwoordelijkheid volgens het strafrecht). Menurut etika, setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana, hanya perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan hal hakim menjatuhkan hukuman dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas 3 unsur:

1. Toerekeningsvatbaarheid dari pembuat;
Menurut VAN HAMEL, Toerekeningsvatbaarheid adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri; mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
Menurut POMPE, Toerekeningsvatbaarheid adalah suatu kemampuan berpikir pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya dan oleh sebab itu pembuat dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya sehingga pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Intinya bahwa pelaku mampu menyadari arti perbuatannya dan sesuai dengan kesadarannya tentang arti perbuatannya dapat menentukan kehendaknya. Pompe tidak membatasi pada suatu keadaan normal sebagaimana dikemukakan oleh Van Hamel maupun Von Liszt.

2. Suatu sikap psikis pembuat dengan perbuatannya, yakni unsur
sengaja dan culpa;
Menurut Teori Kehendak (wilstheorie) sebagaimana dikemukakan oleh VON HIPPEL, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Sedangkan menurut Teori Membayangkan (voorstellingstheorie) yang dikemukakan oleh FRANK, adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan dibayangkan dengan maksud perbuatan itu dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan antara 3 (tiga) macam sengaja, yaitu:
a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
Menurut VOS, sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat (dader) menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, seandainya pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia takkan pernah melakukan perbuatannya.
b. Sengaja dengan sadar kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzinj)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Sengaja dengan sadar kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewusstzijn)
Berbeda halnya dengan definisi kesengajaan sebagai maksud maupun kesengajaan dengan sadar kepastian, kesadaran dengan sadar kemungkinan memiliki banyak pendapat. VOS menyatakan adanya kesulitan untuk mengukur jiwa pembuat persitiwa masing-masing sehingga batasan dalam kesengajaan ini dapat ditentukan secara kasuistis. POMPE mengatakan, bahwa dengan adanya sadar kemungkinan maka tidak ada kesengajaan, yang ada adalah culpa atau kurang hati-hati.
Berbeda dengan sengaja, culpa memiliki arti kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku peristiwa pidana yang tidak seberat kesengajaan. VOS memberikan criteria unsur-unsur culpa, antara lain:

a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat kelakuannya (voorzienbaarheid van het gevolg voor de dader);
b. Pembuat kurang hati-hati (onvoorzichtigheid)
POMPE, unsur-unsur culpa adalah sebagai berikut:
a. Pembuat dapat menduga (kunnen verwachten) terjadinya akibat perbuatannya;
b. Pembuat melihat adanya kemungkinan (voorziender mogelijkheid) akan terjadinya akibat perbuatannya;
c. Pembuat sebelumnya melihat adanya kemungkinan (kunnen voorzien der mogelijkheid) akan terjadinya akibat perbuatannya.

3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (toerekenbaarheid).

KUHPidana mengenal dua macam ontoerekeningsvatbaarheid, yaitu karena gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing implementasinya dalam pasal 44 KUHPidana dan ontoerekeningsvatbaarheid karena minderjarigheid (belum dewasa) impelementasi dalam pasal 45.

Ontoerekeningsvatbaarheid karena gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing sesuai pasal 44 KUHPidana adalah suatu keadaan kegilaan yang dapat disebabkan sudah ada sejak lahir atau yang disebabkan kemudian karena suatu penyakit jiwa. Keadaan tersebut harus terus menerus atau permanen.

BAB III KESIMPULAN

Kesimpulan.

Di Indonesia Hukum Pidana masih memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan penyesuainya sesuai sejarah yang ada

Penutup

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam makalah ini, penulis mohon maaf kepada pembaca maupun Dosen yang bersangkutan dan semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan Pembaca. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

R. Abdoel Djamali, S.H. Pengantar Hukum Indonesia.
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
Prof. Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana.
P.A.F. Lamintang, Op.cit.,
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
Buku LUKS KUHP dan KUHAP, Jogjakarta: Harmoni.
Buku LUKS KUHP dan KUHAP, Yogyakarta: Harmoni
Ahmad Bahiej, 2006, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia, SOSIO-RELIGIA, No.2, Vol. 5.

Website

http://books.google.com/
http://studihukum.wordpress.com/2009/04/25/hukum-pidana-4/
http://www.edukasiana.net/