Contoh Makalah dan Materi Hukum Perdata Indonesia

Contoh Makalah dan Materi Hukum Perdata Indonesia

Baca juga :

Hukum sebagai salah satu instrumen norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan aturan yang harus ditaati. Indonesia yang menjadi negara hukum dan berlandaskan atas hukum tertinggi yaitu Pancasila selalu menerapkan hukum diatas segala perbuatan. Kali ini kosngosan akan memberikan pemaparan terkait materi mengenai hukum perdata yang ada di Indonesia.
Makalah Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan Perorangan dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik.

Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tatanegara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara),kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atauwarga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian,kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdatalainnya.

BAB II. PEMBAHASAN

Ada sebagian sistem regulasi yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem regulasi hal yang demikian juga mempengaruhi bidang regulasi perdata, antara lain sistem regulasi Anglo-Saxon (merupakan sistem regulasi yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang termakan oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat, sistem regulasi Eropa kontinental, sistem regulasi komunis, sistem regulasi Islam dan sistem-sistem regulasi lainnya.

Peraturan perdata di Indonesia didasarkan pada regulasi perdata di Belanda, khususnya regulasi perdata Belanda pada masa penjajahan.

Malah Kitab Undang-undang Peraturan Perdata yang berlaku di Indonesia tak lain merupakan penerjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau diketahui dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Peraturan perdata Belanda sendiri diadaptasi dari regulasi perdata yang berlaku di Perancis dengan sebagian penyesuaian.

Kitab undang-undang hukum perdata terdiri dari empat bagian, yaitu:

Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaituhukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran,kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yangmengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda,antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan.

Yang dimaksud dengan benda meliputi

(i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu);
(ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggapsebagai benda berwujud tidak bergerak; dan
(iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang).

Khusus untuk bagian tanah,sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria.
Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannyaUU tentang hak tanggungan.

Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda)), yaituhukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbuldari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian),syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.

Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer .

Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum(khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.
Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.

Regulasi perdata di Indonesia dilegalkan bagi :

a. Untuk klasifikasi bangsa Indonesia autentik berlaku tata tertib adat ialah tata tertib yangsejak dahulu konsisten berlku dikalangan rakyat yang beberapa besar masih belumtertulis melainkan hidup dalam perbuatan-perbuatan rakyat, mengenai seala soal dalamkehidupan masyarakat.

b. Untuk klasifikasi warga negara bukan autentik yang berasal dari tionghoa dan eropa berlaku KUHPer dan KUHD. Tetapi pada hasilnya untuk klasifikasi warga negara bukan autentik yang bukan berasal dari tionghoa dan eropa juga berlaku beberapa dari burgerlijk wetboek ialah pada pokoknya cuma bagian yang mengenai tata tertib kekayaan harta benda.

Untuk mengerti keadaan tata tertib perdata diIndonesia perlulah kita mengetahui terlebihdahulu perihal riwayat politik pemerintah Hindia-Belanda. Petunjuk politik bagi pemerintah Hindia Belanda kepada tata tertib di Indonesia ditulskan dalam pasal 131 "IndischeStaatsregeling" yang dalam pokoknya sebagai berikut:
Regulasi perdata dan dagang seharusnya dikodifikasi.

Untuk golongan bangsa eropa dianut perundangan-perundangan yang berlaku diBelanda.

Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing jika dikehendaki makadapatlah digunakan peraturan bangsa eropa.

Orang Indonesia asli dan golongan timur asing sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa eropa.

Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum adapt.

Perihal kemungkinan adanya penundukan diri padahukum eropa telah diatur lebih lanjut pada staatsblad 1917 no 12. peraturan inimengenal empat macam penundukan yaitu:
a. Penunduan pada seluruh hukum eropa.
b. Penundukan pada sebagian hukum eropa.
c. Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu.
d. Penundukan secara diam-diam.

Hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazim terbagi dalam empat bagian yaitu:


  • Hukum tentang seseorang
  • Hukum tentang kekeluargaan
  • Hukum kekayaan
  • Hukum warisan


Hukum perorangan memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagisubyek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakaan untuk bertindak sendiri melaksanakan haknya itu srta halhal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

Hukum keluarga mengatur hal-hal tentang hubungan-hubungan hukum yang timbul darihubungan kekeluargaan yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaanantara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curetele.

Hukum kekayaan mengatur tentang perihal hubungan-hubungan hukum yang dapatdinilai dengan uang.

Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang.

Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jikalau meninggal.

Adapun sistematika yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaituterbagi dalam empat macam bagian buku yaitu :

Buku I Perihal orang
Buku II Perihal Benda
Buku III Perihal perikatan
Buku IV Perihal Pembuktian dan daluwarsa

Dalam hukum perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum didalam hukum.

Walaupun setiap orang memiliki hak untuk menjalankan hak sehingga boleh menjalankan berperilaku sendiri dalam melakuikan hak-haknya, tapi oleh Undang-Undang menyebutkantentang adanya orang yang disuarakan tidak sanggup regulasi atau kurang sanggup untuk menjalankan perbuatan regulasi sendiri. Dan yang dimaksudkan kurang sanggup disini adalah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah berada dibawah pengawasanyang selalu seharusnya diwakili oleh wali,orang tua atau kuratornya. Berdasarkan BW orang dikatakanmaih dibawah umur bila belum mencapai umur 21 tahun kecuali bila dia telah kawin.

Didalam BW disamping manusia yang memiliki hak dan menjalankan perbuatan regulasi. Ada juga badan- badan yang memiliki hak yang sama dengan manusia adalah yang disebut dengan badan regulasi(recht persoon) artinya orang yang dibuat oleh regulasi.

Badan hukum misalnya: suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas.

Tiap orang menurut hukum harusmempunyai tempat tinggal atau yang disebut dengan domicili begitu pula dengan badan hukumyang harus mempunyai tempat tertentu.

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuanuntuk waktu yang lama.

Syarat-syarat sah perkawinan:

Kedua pihak harus mencapai umur yang ditetapkan dalam UU yaitu: 18 bagi laki- lakidan 15 bagi perempuan.
harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
untuk permpuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudah putusan perkawinan pertama.
tidak ada larangan dalam Undang-undang bagi kedua pihak .
untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orang tua atau wali.
Sebelum perkawinan dilangsungkan harus dilakukan terlebih dahulu Pemberitahuan tentangkehendak akan kawin kepada pegawai pencatatan sipil.
Pengumuman oleh pegawai tersebut kepada beberapa orang oleh Undang-undang diberikan hak untuk mencegah ataumenahan dilangsungkannya pernikahan yaitu:


  • Kepada suami istri serta anak-anak dari pihak yang akan kawin
  • Kepada orang tua kedua belah pihak
  • Kepada jaksa


Adapun surat yang wajib diserahkan terhadap pegawai pencatatan sipil agar ia dapatmelangsungkan pernikihan merupakan Surat kelahiran masing-masing pihak, Surat pernyataan dari pegawai pencatatan sipil seputar adanya izin orang tua, Cara verbal dari mana terbukti perantaraan hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan lama, Surat keterangan dari pegawai pencatatan sipil yangmenyatakan telah dilansungkan pengumuman dengan tiada konfrontasi dari suatu pihak,Dispensasi dari presiden dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

Pada dasarnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan.

Perkawinan hapus jika salah satu pihak meninggal selanjutnya ia hapus juga.

Sehingga perkawinan dapatdihapuskan dengan perceraian.

Perceraian adalah: penghapusan perkawinan dengan putusanhakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu

BAB. III PENUTUP

Kesimpulan

Hukum perdata dibagi dalam empat bagian yaitu:

1.  Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

2.  Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

3.  Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.

4.  Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Apabila ditarik kesimpulan dari penjabaran definisi tersebut di atas, hukum perdata pada intinya mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain.Dalam setiap penyelesaian kasus hukum perdata perlu memperhatikan peraturan di negara tersebut agar dapat menyelesaikan masalah dengan adil
Buka Komentar