Materi dan Makalah Hukum Internasional

Materi dan Makalah Hukum Internasional


BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam suatu interaksi atau hubungan hukum antara subjek hukum internasional yang satu dengan yang lainnya baik negara maupun non negara, tidak terlepas dari suatu kemungkinan bahwa hubungan hukum tersebut berjalan secara tidak harmonis dan lancar sebagaimana yang direncanakan dan diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Yang akhirnya timbul sengketa internasional yang dapat berimplikasi pada gangguan terhadap perdamaian dan kestabilan berbagai bidang baik politik, sosial maupun ekonomi di negara lainnya. Sebagaimana Perang Dunia pertama dan kedua yang diakibatkan oleh sengketa pihak-pihak di kawasan regional.

Penyelesaian sengketa secara damai ini berlandaskan hukum yang berlaku yaitu : Pasal 2 ayat (3) jo Pasal 2 (6) Piagam PBB; Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB; Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB; Hague Convention for the Pasific Settlement of Dispute of 1899 and 1907; Bryan and Kellogs Pact dalam Paris Treaty 1928; U.N.G.A Resolutions 2627 (XXV), 24 Oktober 1970, 2744 (XXV), 16 December 1970, 2625 (XXV) on Declaration of Principles of International Law Concering Friendly Relations and Cooperation Among State in accordance with the charter of the United Nations, 40/9 of  8 November 1985, 37/10 on Manila Declaration on the Peacful Settlement of International Disputes, 43/51 on Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and Situations which may Threaten International Peace and Security and on the Role of the United Nations in this Field, 46/59 on Declaration on the Fact Finding by the United Nations in the Field of Maintenance of International Peace and Security, dll.

Penyelesaian sengketa internasional secara damai merupakan opsi yang lebih baik karena cenderung unruk tidak menimbulkan suatu konflik atau permasalahan yang baru diantara pihak-pihak yang terlibat. Serta sebagaimana adanya landasan hukum bagi penyelesaian sengketa internasional yang telah ditetapkan seperti halnya diatas, maka akan cenderung lebih mudah dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa internasional melalui jalan damai dapat ditempuh dengan berbagai cara. Karena banyaknya pilihan tersebut, seringkali kita salah memahami ataupun mengidentikkan cara yang satu dengan yang lainnya. Maka dengan makalah ini akan dijelaskan masing-masing cara penyelesaian sengketa dan bagaimana mahkamah internasional dalam urusan sengketa internasional.

Sengketa (dispute) adalah adanya pertentangan atau perbedaan kepentingan antara dua atau lebih subjek yang mana ada pihak merasa dirugikan atas suatu tindakan tertentu. Sengketa internasional menurut J.G. Starke tidak hanya sengketa antara negara dengan negara lainnya. Tetapi juga kasus-kasus sengketa dalam ruang lingkup pengaturan internasional. Yakni dengan subjek negara, individu, badan atau organisasi baik milik negara maupun bukan negara.

Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai meliputi berbagai hukum internasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi
4. Arbitrase
5. Pencarian Fakta
6. Jasa-jasa baik
7. Pengadilan Internasional

Cara penyelesaian sengketa nomor satu hingga nomor enam diklasifikasikan menjadi penyelesaian sengketa dengan jalur politik, sedangkan sisanya diklasifikasikan menjadi penyelesaian sengketa dengan jalur hukum.

Selain penyelesaian sengketa secara damai dengan jalur politik dan hukum seperti halnya diatas, ada beberapa cara penyelesaian sengketa dengan jalur non damai. Tidak hanya dengan perang atau menggunakan kekuatan militer, tetapi juga pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blokade, embargo dan reprisal (pembalasan).

BAB II. PEMBAHASAN

Negosiasi

Huala adolf dalam bukunya Undang-undang Penyelesaian Sengketa Internasional membagi penyelesaian sengketa internasional dengan cara negosiasi menjadi 2 wujud, adalah bilateral atau dua pihak yang terlibat (negara) dan multilateral yang terdiri dari lebih dari 2 pihak yang terlibat di dalam negosiasi. Negosiasi hal yang demikian bisa dikerjakan lewat saluran-saluran diplomatik, konferensi, maupun institusi serta organisasi internasional.

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua diterapkan oleh umat manusia. Negosiasi sepatutnya adalah langkah yang paling utama dan pertama kali diambil dalam tiap penyelesaian sengketa internasional. Kecuali tidak akan merusak citra di mata dunia internasional bagi suatu pihak, cara negosiasi hal yang demikian ditempuh dengan alasan utamanya adalah sebab pihak-pihak yang terlibat bisa saling mengawasi satu sama lain dalam mengerjakan regulasi dan prosedur yang sepatutnya dikerjakan dan tiap penyelesaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan (konsensus) diantara pihak-pihak yang terlibat.

“Cara ini bisa pula diterapkan untuk menyelesaikan tiap wujud sengketa: apakah itu sengketa ekonomi, politis, regulasi, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lainnya. Bahkan, kalau para pihak sudah menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilan tertentu, cara kerja penyelesaian sengketa lewat negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dikerjakan”

Secara lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa cara penyelesaian sengketa internasional juga memiliki beberapa kelemahan utama, yang pertama adalah ketidakseimbangan kedudukan pihak yang terlibat. Di mana pihak yang kuat bisa menekan pihak yang relatif lebih lemah atau dengan kata lain pihak yang memiliki bargaining power yang lebih tinggi akan diuntungkan dan hal ini sering kali kali terjadi di dunia internasional.

Kemudian sisi kelemahan jalanan negosiasi yang kedua adalah cara kerja negosiasi itu sendiri cenderung memakan waktu yang relatif lama, dan jarang sekali ada penetapan batas waktu mengenai penyelesaian sengketa lewat negosiasi. ketiga adalah pihak-pihak yang terlibat saling memaksakan kepentingannya atau mengendalikan teguh pendirian dan kepentingannya sehingga jalannya negosiasi ini menjadi tidak produktif sebab tidak menerima suatu hasil yang pas bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Kunjungi juga makalah :


Mediasi

“Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang besengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.” (Goodpaster, 1999 : 241)

Prosedur dalam menjalankan mediasi adalah sebagaimana prosedur dalam menjalankan diplomasi, adalah para pihak-pihak yang terlibat bebas untuk menentukan prosedurnya masing-masing yang disepakati bersama. Dikarenakan yang terutamanya dalam mediasi adalah terciptanya kesepakatan bersama serta terciptanya usul-usul mediator demi terciptanya penyelesaian bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Jadi mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa internasional melewati pihak ketiga yang bisa berupa negara, badan atau organisasi internasional, maupun individu yang berkompeten dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dengan asumsi pihak ketiga adalah netral posisinya, upaya untuk mengatasi sengketa adalah dengan memberikan usul atau rekomendasi-rekomendasi. Mediator akan terus memberikan rekomendasi sampai menerima solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa. Sebab, fungsi mediator di sini memiliki fungsi utama sebagai pencari beraneka solusi, mengidentifikasi hal-hal yang bisa disepakati, dan usul-usul terhadap pihak-pihak yang bersengketa yang bisa mengakhiri sengketanya tersebut.

“Pasal 3 dan 4 the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah berupaya mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.”

Konsiliasi

“Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan- persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak”

Huala adolf dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dalam persidangan konsiliasi, terbagi menjadi dua tahap. Yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Tahap tertulis adalah penyerahan sengketa ke badan konsiliasi. Sedangkan tahap lisan adalah pada tahap badan konsiliasi mendengarkan keterangan lisan dari para pihak yang terlibat dalam sengketa internasional tersebut secara lisan, pihak yang hadir dan memberikan keterangan tersebut dapat hadir secara langsung maupun diwakili kuasanya.

Fakta-fakta yang diperoleh selama konsiliasi tersebut, akan diberikan kembali kepada para pihak yang bersengketa dengan disertai kesimpulan serta usulan atau saran yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak yang bersengketa. Tetapi, sekali lagi saran tersebut bersifat tidak mengikat, karena hanya merupakan usulan yang persetujuannya maupun pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Arbitrase

Arbitrator adalah hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa, memilih mereke yang berkompeten di bidang sengketa tersebut. Memilih siapa arbitratornya adalah hak penuh dari pihak yang terlibat sengketa. Setelah arbitrator yang disepakati ditunjuk, maka arbitrator tersebut selanjutnya menetapkan terms of refernce atau aturan permainan (hukum acara) yang menjadi patokan dalam jalannya arbitrase. Terms of refernce ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan arbitrator (jurisdiksi) dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase.

“Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir; atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (clause compromissoire)”

“Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah semakin meningkat. Dari sejarahnya, cara ini sudah tercatat sejak jaman Yunani kuno. Namun penggunaannya dalam arti modern dikenal pada waktu dikeluarkannya the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1989 dan 1907. Konvensi ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional yaitu Permanent Court of Arbitration.”

Pencarian Fakta

Faktor dari munculnya sengketa internasional tersebut sangat beraneka ragam. Bisa bermula dari perbedaan pandangan, kepentingan, hak dan kewajiban maupun kesalahpahaman antar pihak-pihak yang terlibat dan saling mempertahankan dirinya masing-masing atau saling memaksakan kehendaknya.

“Oleh sebab itu dengan memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya melalui suatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan.”

Langkah pencarian fakta ini ditempuh oleh pihak yang bersengketa apabila telah menggunakan langkah negosiasi tetapi belum mendapatkan penyelesaian bagi pihak yang bersengketa tersebut. Maka pihak ketiga sebagai pencari fakta (fact finding) dapat melihat fakta-fakta yang ada secara objektif.

“Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan- perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan-perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan Pencarian Fakta (inquiry atau fact-finding)”

Berdasarkan pada The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi Den Haag tentang Penyelesaian Perselisihan Internasional Pasifik) tahun 1907 Pasal 35, pencari fakta ini bukanlah suatu penyelesaian akhir atau keputusan, karena hanya mengangkat fakta-fakta yang ada. Dan dalam Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional, yang dapat menjadi pencari fakta adalah individu atau badan, biro, komisi atau organisasi lain yang dapat ditunjuk, dengan tugas penyelidikan atau memberikan pendapat ahli.

Jasa-jasa baik

Huala adolf dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa internasional menggunakan cara ini memiliki tujuan utama untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi, tetapi langkah negosiasi ini diupayakan oleh pihak ketiga.

Pihak ketiga di sini dapat terlibat baik dengan kehendak atau inisiatifnya sendiri maupun dengan cara diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa. Lebih lanjut, jasa-jasa baik ini merupakan langkah yang sudah banyak dikenal di dunia internasional, terutama di kalangan pihak-pihak swasta dan subyek-subyek hukum ekonomi internasional di samping negara.

Pengadilan Internasional

Cara penyelesaian sengketa internasional dengan cara melalui pengadilan internasional merupakan suatu langkah yang diambil oleh para pihak yang bersengketa apabila telah menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai di atas, tetapi masih belum mendapatkan hasil atau kesepakatan bagi para pihak yang terlibat sengketa tersebut.

Menurut Huala Adolf dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, pengadilan internasional dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (the International Court of Justice).

 Kedua adalah pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan ad hoc atau khusus ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional.

Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan Sengketa Internasional

Badan atau Lembaga peradilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu-satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan negara dalam masyarakat internasional. Jadi yang bisa mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional adalah

Mahkamah International (International Court of Justice) merupakan badan kehakiman yang penting dalam PBB yang berlokasi di Den Haag, Belanda. Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Mahkamah internasional menyelesaikan sengketa internasional secara hukum.

Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: Permanent Court of International of Justice (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional), International Court of Justice (ICJ atau Mahkamah Internasional), the International Tribunal for the Law of the Sea (Konvensi Hukum Laut 1982), atau International Criminal Court (ICC). Mahkamah permanen internasional adalah pendahulu dari mahkamah internasional, terbentuk tahun 1922 dan bubar secara resmi tahun 1946 saat perang dunia mulai meletus sejak 1939.

“Dalam pasal 92 Piagam, status hukum ICJ secara tegas dinyatakan sebagai badan peradilan utama PBB. Di samping ICJ, ada pula badan-badan peradilan lain dalam PBB, yaitu the UN Administrative Tribunal. Badan ini berfungsi sebagai badan peradilan yang menangani sengketa-sengketa administratif atau ketata-usahaan antara pegawai PBB. Status badan ini disebut sebagai ‘a subsidiary judicial organ’ atau badan pengadilan subsider (tambahan).

Statuta terbagi ke dalam 4 bab: Organization of the Court (Komposisi Mahkamah, pasal 2 – 33), Competence of the Court (Jurisdiksi Mahkamah, pasal 34 – 38), Procedure (Hukum Acara, pasal 39 – 64), Advisory opinion (Pendapat Hukum Mahkaamh, pasal 65 – 68), dan Amendements (Pperubahan, pasal 69 – 70)”

Mahkamah internasional terdiri dari 15 orang hakim dan tak berlaku hak veto. Statuta Mahkamah mengungkapkan bahwa hakim-hakim dipilih tanpa memperhatikan kebangsaannya. Pemilihan mereka menetapkan pula pembagian perwakilan geografis dan cara-cara hukum di dunia dengan masa jabatan selama 9 tahun.

Cakupan dan Progres Jurisdiksi Mahkamah Internasional :

1 Jurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkannya (contentious jurisdiction); adalah yurisdiksi atas perkara umum, yang didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa. Mahkamah Internasional dnegan tegas mengungkapkan bahwa sengketa yang diserahkan kepadanya adalah sengketa hukum. Di samping itu, Mahkamah Internasional sendiri mesti meyakinkan dirinya bahwa dia mempunyai jurisdiksi untuk memeriksa dan memutus sengketa hal yang demikian

2 non-contentious jurisdiction atau jurisdiksi untuk memberikan pengarahan hukum (advisory jurisdiction). adalah pendapat mahkamah yang bersifat pengarahan. Advisory Opinion tidaklah mempunyai sifat mengikat bagi yang meminta, tapi umumnya diberlakukan sebagai “Compulsory Ruling”, adalah keputusan mesti yang mempunyai kuasa persuasif kuat. Dasar hukum jurisdiksi Mahkamah untuk memberikan pengarahan atau pertimbangan (advisory) hukum terhadap organ utama atau organ PBB lainnya.

 Bimbingan hukum yang diberi terbatas sifatnya, adalah cuma yang berhubungan dengan ruang lingkup kegiatan atau kegiatan dari 5 badan atau organ utama dan 16 badan khusus PBB. Di samping itu, pengarahan atau pendapat tak diberi terhadap negara. Melainkan negara bisa ikut serta serta dalam keterlibatan persidangan Mahkamah (dalam pengerjaan pemberian pengarahan)

Yurisdiksi Mahkamah Internasional bisa dilaksanakan berdasarkan pasal 36 ayat (1) Statuta, Jurisdiksi pengadilan mencakup semua sengketa yang diserahkan oleh para pihak dan semua situasi sulit yang ditetapkan dalam Piagam PBB yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang berlaku.

Di samping perjanjian atau konvensi internasional, para pihak bisa pula sependapat untuk menyerahkan sengketanya terhadap Mahkamah, kesepakatan hal yang demikian mesti tertuang dalam suatu akta atau perjanjian (acta compromis). Perjanjian hal yang demikian mesti mengungkapkan dengan tegas kesepakatan keduabelah pihak dan mesti mengungkapkan penyerahan sengketa terhadap Mahkamah Internasional.

BAB III PENUTUP

Dalam penyelesaian sengketa internasional, banyak jalan tenteram yang bisa dicapai, bagus secara politik ataupun secara regulasi. Sengketa internasional bisa berlangsung lama penyelesaiannya bila masing-masing pihak yang terlibat saling mempertahankan prinsip dan kepentingannya masing-masing. Sehingga penyelesaian trek non tenteram sering kali kali dipilih. Melainkan justru pada kesudahannya penyelesaian sengketa secara non tenteram hal yang demikian seringkali memunculkan persoalan baru dan pencitraan buruk bagi peihak yang bersengketa di mata dunia internasional.

Salah satu dari badan peradilan internasional yakni Mahkamah International (International Court of Justice) yakni badan kehakiman yang penting dalam PBB yang terletak di Den Haag, Belanda. Yaitu badan yang penting dalam memecahkan sengketa yang dihadapi dunia internasional. Melainkan dalam hal ini Mahkamah Internasional itu sendiri jarang diaplikasikan, dikarenakan sebagian faktor, antara lain yakni tarif operasional yang besar dan memerlukan waktu yang relatif lama, jadi cuma kasus-kasus yang besar diagendakan dalam mahkamah internasional.

Selain itu banyak sengketa internasional yang sukses dipecahkan melewati trek dama secara politik, hal ini disebabkan penyelesaian sengketa internasional dengan Mahkamah Internasional yakni langkah yang paling akhir dicapai.

Walaupun penyelesaian secara tenteram hal yang demikian yakni langkah yang sebaiknya dicapai pertama, sebagian sengketa internasional mengambil metode penyelesaian kecuali secara tenteram hal yang demikian, mulai dari embargo sampai mengerahkan energi militer sehingga memunculkan pelbagai persoalan yang baru serta kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Serta bisa berimplikasi pada interaksi dunia internasional, terpenting pemeliharaan perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (ebook). Jakarta: Sinar Grafika

Mochtar Kusumaatmadja. 2010. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php diakses 3 Juni 2012, 15:30

Boer Mauna. 2003. Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni

Peter Behrens, op.cit., hlm. 19. Bandingkan dengan pendapat Collier dan Lowe yang menyatakan bahwa “this method of settlement … does not involve investigation or application of rules of law. (Collier and Lowe, op.cit., hlm. 24 dalam buku versi elektronik Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Versi ebook. hlm. 30

Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Versi ebook. hlm. 30

Ibid.Goodpaster, Garry, 1999, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, ELIPS dalam jurnal Felix Oentoeng Soebagjo, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa

Boer Mauna2003.Pengertian,Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam era Dinamika Global.Bandung:PT.Alumni.hlm:188-189

Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Versi ebook. hlm. 108

Ibid. Cf., John Collier and Vaughan Lowe, The Settlement of Disputes in International Law, Oxford: Oxford U.P., 1999, hlm. 20.

Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. hlm. 33

Peter Behrens, “Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations dalam Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. hlm. 28

Ibid. Hlm. 34

Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Versi ebook. hlm. 35

Ibid. Hlm. 36 Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional: Mahkamah Internasional. Versi ebook. hlm. 1-3

Ibid. .Statuta dan Aturan Mahkamah Internasional. Hlm. 7

Ibid. .Statuta dan Aturan Mahkamah Internasional. Hlm. 8-29

Diolah dari berbagai sumber