Materi dan Makalah Sistem Politik Indonesia

Materi dan Makalah Sistem Politik Indonesia

Materi Makalah Sistem Politik Indonesia

Makalah Sistem Politik Indonesia

I. Pendahuluan

1.1. Pengertian Politik

Kehidupan Politik di Indonesia terus berkembang dari masa ke masa. Karena disebabkan oleh sifat dari politik sendiri yang dinamis dan terbuka pada perubahan. Di Indonesia sudah terjadi 6 kali pergantian pemerintahan.

Sistem politik di Indonesia, walaupun sudah 4 periode, atau 6 kali pergantian pemerintahan tetapi masih memakai sistem politik demokrasi Pancasila. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk mempelajari dan menguraikan materi Dinamika Politik Indonesia.

Sistem Politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan (termasuk pendapat, prinsip, penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, skala prioritas, dll) yang terorganisir dalan negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan  demi kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat.

Kemudian untuk mewujudkan semua tujuan sistem politik di Indonesia membutuhkan suprastruktur dan infrastruktur yang baik.  Mereka adalah lembaga negara (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan lembaga lainnya) sebagai kekuatan utama dan didukung oleh partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, pers, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hati rakyat.

Sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang. Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada saat itu.

Sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks.

Politik sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara Kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

1.2. Pengertian Sistem Politik

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

II. Pembahasan

2.1. Ciri-ciri umum sistem politik

Sistem politik baik modern maupun primitive memiliki ciri-ciri tertentu almond dalam polities of developing areas, mengatakan ada 4 (empat) ciri dalam sistem politik, yaitu :

a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kedudukan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekali pun. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembandingan kerja yang teratur.

b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannnya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaab struktur. Hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana fungsi-fungsi tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya.

c. Semua struktur politik, walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik itu pada masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern, melaksanakan banyak fungsi. Oleh karena itu, sistem politik dapat dibandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas.

d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif melainkan dalam pengertian tradisional, semuanya adalah campuran antara unsur modern dan tradisional.

Dalam memahami cara kerja sistem politik pada umumnya, peran input atau output mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Hoogerwerf berpendapat bahwa “ input “ bisa berasal dari sistem lain, misalnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang terkena dampak kebijakan pemerintah akan memberikan reaksi tertentu, mungkin memperkuat atau bertentangan.

Reaksi ini merupakan input bagi sistem politik untuk diproses lebih lanjut. Disamping itu, input juga berasal dari prilaku politik berupa unjuk rasa / demonstrasi atau tindakan makar sebagai dampak dari output sistem politik.

2.2. Macam-macam sistem Politik

Macam-macam sistem politik yang hendak diuraikan, sesungguhnya merupakan tipe, atau model yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem poltik dari berbagai Negara yang disesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur masyarakatnya.

a) Almond dan powell, membagi 3 (tiga) kategori sistem politik yakni :
  1. Sistem-sistem primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istrahat).
  2. Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subjek”.
  3. Sistem-sistem modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa) berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik “paticipant”.
b) Alfian, mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni :
  1. Sistem politik otoriter/totaliter
  2. Sistem politik anarki
  3. Sistem politik demokrasi
  4. Sistem politik demokrasi dalam transisi
2.3. Pokok - pokok sistem politik Indonesia

Sejak awal berdirinya, Indonesia sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya. Isi dan mekanisme sistem politik demokrasi Indonesia dirumuskan pada batang tubuh UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD.

Adapun sendi-sendi pokok dari sitem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut :

Ide kedaulatan rakyat
Bahwa yangberdaulat dinegara demokrasi adalah rakyat. Ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi yang tercermin pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD”

Negara Berdasarkan atas Hukum
Negara demokrasi juga negara hukum. Negara Hukum Indonesia menganut hukum dalam arti material (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Ini tercermin pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”

Berbentuk Republik
Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum (Republika). Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini tercermin pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah Berdasarkan Konstitusi
Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan konstitusi atau UUD yang demokratis. Ini tercermin pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Pemerintahan yang bertanggung jawab
Pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab atas segala tindakannnya. Berdasarkan demokrasi pancasila, pemerintah kebawah bertanggung jawab kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sistem Perwakilan
Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem pemerintahan Presidensial
Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

Kunjungi juga :


III. Bentuk Partisipasi Politik

1. Bentuk partisipasi politik :

- Bentuk partisipasi konvensional : merupakan bentuk partisipasi yang normal dalam bentuk demokrasi modern. Sedangkan,
- Bentuk partisipasi non konvensional merupakan bentuk yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

2. Tingkatan pada pada partisipasi politik

· Menduduki jabatan politik atau administratif
· Mencari jabatan politik atau administratif
· Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
· Keanggotaan fasip suatu organisasi politik
· Keanggotaan aktif suatu organisai semua politik (quasi political)
· Keanggotaan fasip suatu organisasi semua politik (quasi political)
· Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
· Partisipasi dalam diskusi politik in formal minat dalam bidang politik
· Voting (pemberian suara)

Salah satu faktor pendukung dalam partisipasi politik yaitu pendidikan yang tinggi dalam bidang politik karena bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan politik, bisa memberikan analisis dan menciptakan binar dan kemampuan berpolitik.

3. Demokrasi sebagai Sistem Politik

Menurut Bingham Powel, Jr., sistem politik demokrasi ditandai :
  1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.
  2. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi, dilaksanakan melalui pemilu.
  3. Sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti proses pemilihan (memilih/dipilih).
  4. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
  5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar (kebebasan berbicara, berorganisasi dan pers). Setiap partai politik berusaha untuk memperoleh dukungan.
IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

4.2. Saran

Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul “Makalah Sistem Politik Indonesia”. Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan. Silahkan beri pertanyaan melalui kolom komentar dibawah ini.