Materi Makalah Defisit Produksi Beras di Provinsi Riau

Materi Makalah Defisit Produksi Beras di Provinsi Riau

Baca juga :

krisis beras riau
Pertumbuhan penduduk Riau yang semakin meningkat tidak pelak menjadikan kebutuhan pangan juga semakin tinggi. Dominasi subsektor perkebunan terhadap subsektor pangan turut menyumbang efek yang signifikan Beberapa daerah yang terkenal dengan lumbung padi seperti Rokan Hulu dan Kampar, terus mengalami penurunan produksi akibat alih fungsi lahan secara massif. Minimnya diversifikasi pangan turut memperkental permasalahan krisis beras di Riau.

Seperti halnya kesalah-kaprahan, permalasahan produksi beras telah merasuk ke dalam pemerintah daerah Riau. Berbagai penanganan permasalahan pangan dilakukan tanpa bisa mengatasi akar permasalahan. Bahkan bila diukur, pemerintah terkesan santai dan tidak mau ambil pusing. Langkah instan pun dilakukan dengan mendatangkan pasokan beras dari berbagai daerah.

Beberapa langkah konkrit terkait penanganan krisis beras seperti himbauan moral kepada petani padi agar tidak melakukan alih fungsi lahan terkesan tumpul. Pemerintah hanya bisa melakukan sosialisasi persuasif, tanpa mampu memberikan proteksi terhadap petani padi dengan kebijakan penetapan harga minimum.

Data produksi padi Riau menunjukkan angka penurunan dan mengalami defisit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga bisa dipastikan Riau tidak akan mampu menutupi kebutuhan pangan sendiri. Dalam hal ini, Riau telah defisit beras. Maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan beras di Riau jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan produksinya.

Celakanya, untuk menutupi permintaan beras yang semakin melonjak itu, pemerintah Riau terkesan tidak ambil pusing dengan mendatangkan pasokan beras dari luar Riau, seperti dari Sumatera Barat.

Langkah ini dinilai sebagai jalan instan untuk menutupi defisit beras. Solusi instan ini bukan tanpa resiko. Selain membengkaknya anggaran belanja daerah untuk membeli beras, juga berakibat goyangnya ketahanan pangan Riau. Belum lagi ketidakpastian kelancaran pengangkutan dari daerah produksi menuju Riau.

Setelah memaparkan fenomena yang terjadi, mari kita membahas beberapa faktor penyebab terjadinya fenomena ini.

Pertama adalah penurunan luas lahan panen padi di Riau. Jika kita melihat fenomena peningkatan produksi padi pada tahun sebelumnya adalah akibat terealisasinya program penumbuhan kantong penyangga produksi padi di lahan rawa lebak di Propinsi Riau yang terkonsentrasi di Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hilir. Namun program tersebut nyatanya tidak mampu bertahan.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya defisit beras di Riau adalah pergerakan alih fungsi sawah secara massif. Transformasi sawah menuju perkebunan sawit adalah penyumbang terbesarnya. Saya tidak akan membahas fenomena yang menjadi rahasia umum tersebut, karena akan ada pembahasan yang lebih spesifik mengenai itu. Penyumbang terbesar kedua adalah revitalisasi industri dan bisnis properti yang banyak menyerap lahan padi.

Ketiga, adalah lemahnya regulasi dalam penanganan alih fungsi lahan. Adanya UU nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan kawasan pertanian tidak secara tegas mengatur mengenai alih fungsi lahan pada tiap daerah di masing –  masing provinsi. Rencana pembuatan Perda juga tidak kunjung disetujui. Kita bisa melihat adanya konflik kepentingan antara pemain subsektor perkebunan dengan anggota legislatif.

Setelah mengetahui faktor penyebab fenomena defisit beras di Riau, muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya pemerintah dalam menangani krisis beras ini? Selama ini kita sering disajikan anggapan bahwa Riau adalah daerah penghasil perkebunan dan tidak cocok dengan padi. Hal ini jelas keliru. Disinilah diperlukan peran penyuluh dan balai penelitian untuk mengembangkan varietas padi yang cocok dengan iklim dan lahan gambut di Rau.

Selain itu, mendatangkan beras dari daerah lain bukanlah hal yang senantiasa bisa dilakukan selamanya. Hal ini sangat beresiko, bila sewaktu – waktu terjadi gangguan pada jalur transportasinya. Atau pada daerah pemasok mengalami defisit beras, sehingga tidak mau lagi menjual berasnya kepada Riau.

Dinas Pertanian, sebagai dinas yang terkait harus mampu memberikan jaminan harga bagi para petani padi melalui Bulog. Selanjutnya Bulog sebagai BUMN yang mengatur distributor beras juga harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu mewujudkan diversifikasi pangan melalui inovasi pengolahan hasil pertanian. Mengurangi ketergantungan konsumsi beras dengan melakukan sosialisasi. Memberikan subsidi kepada petani pangan, khususnya petani jagung, ubi dan sagu. Memperbaiki prosedur dan perizinan importasi beras dari luar negeri, untuk mengurangi praktek penimbunan dan mencegah adanya pihak pihak yang diuntungkan.

Akhirnya, fenomena defisit beras ini hanyalah sebuah fase awal dari sebuah ketidakbecusan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pangan. Defisit beras dianggap sebagai suatu permasalahan krisis ketahanan pangan lokal.

Peran media sangat penting dalam mengubah persepsi masyarakat secara umum. Namun, media justru terkesan pilih - pilih dalam memberikan tayangan terhadap masyarakat. Media lebih senang memilih tema politik sebagai topik utamanya karena memang lebih diminati daripada topik yang membahas pertanian dan pangan.

Oleh karena itu, krisis beras di Riau sejatinya adalah sebuah krisis multidimensi dimana penanganannya haruslah dilakukan oleh semua pihak, demi terciptanya ketahanan pangan yang tangguh di provinsi Riau.

Buka Komentar