Prosedur, Syarat dan Contoh Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Prosedur, Syarat dan Contoh Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Baca juga :

Apa itu BUMDES? Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha yang berbasis desa dan dikelola oleh pemerintah desa. Badan ini berbadan hukum dan resmi. Ada banyak contoh badan usaha milik desa tergantung dari potensi dan kebutuhan dari desa itu sendiri.
bumdes

Pada kesempatan kali ini, kosngosan akan membahas mengenai persyaratan serta prosedur pendirian bumdes. Untuk dasar hukum pembentukan bumdes adalah Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga memiliki landasan hukum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Struktur badan usaha milik desa seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, terdiri dari anggota pemerintahan desa yang dibantu oleh masyarakat desa. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam rangka mendayagunakan potensi ekonomi, dan sumber daya alam dan manusia yang ada didalam suatu desa.

Baca juga : Panduan Mengurus Sertifikat Tanah yang Didapat dari Hibah dan Warisan

Adanya peraturan terbaru membuat pihak desa secara penuh memiliki kewenangan dalam mendirikan dan mengelola BUM Desa. Dan oleh karena itu, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut seharusnya menjadi kesempatan besar bagi setiap desa dalam mengembangkan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Prosedur mendirikan BUM Desa


Proses pendirian BUM Desa secara bersama dapat diawali dengan adanya ide sederhana dalam memanfaatkan potensi serta aset yang dimiliki oleh desa melalui langkah beberapa langkah.  Pada tahapan pertama yaitu pemetaan aset desa meliputi beberapa aspek yang diantaranya :

  • Pemetaan manusia, yaitu sumber daya manusia seperti adanya pengetahuan, ketrampilan, sumber penghidupan, pola nafkah, etos kerja, daya beradaptasi, ketokohan dan lainnya.
  • Pemetaan alam yang meliputi sawah, kebun, air, hutan,lingkungan hidup, keanekaragaman sumberdaya alam, dan lainnya.
  • Pemetaan sosial yang meliputi kerukunan, kepedulian, berorganisasi, emansipasi, nilai, budaya, potensi berjejaring dan sebagainya.
  • Pemetaan finansial atau keuangan seperti tabungan, iuran warga, PADesa, upah, dan lainnya.
  • Pemetan fisik seperti tempat tinggal, transportasi, komunikasi, pasar, sanitasi, alat produksi, karya seni, situs bersejarah, dan lainnya. 

Secara singkat tahapan perencanaan pendirian BUMDES adalah sebagai berikut :

Musyawarah pra pendirian


  • Sosialisasi penyepakatan pembentukan BUMDes
  • Pembahasan penyusunan perdes tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUMDes
  • Pembentukan pim Ad-hoc

Musyawarah desa pertama


  • Laporan hasil kajian tim Ad-hoc
  • Pembahasan dan pengesahan perdes tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan
  • Pembahasan tentang hal teknis BUMDES seperti nama, tujuan, badan hukum, permodalan, struktur organisasi dan pertanggungjawaban.

Musyawarah desa yang kedua


  • Pembahasan Peraturan Desa mengenai pembentukan BUMDes yang mengacu pada perdes mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran
  • Pengesahan peraturan desa mengenai pembentukan BUMDes
  • Pembahasan AD dan ART
  • Struktur organisasi pengelola
  • Tugas dan fungsi pengelola BUMDes
  • Aturan kerjasama dengan pihak lain
  • Rencana usaha dan pengembangan BUMDes

Musyawarah desa yang ketiga


  • Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian pengupahan pengelola BUMDes
  • Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes
  • Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes
  • Menyusuan sistem administrasi pembukuan BUMDes
  • Menyusun rencana kerja BUMDes

Selanjutnya, berdasarkan dari hasil pemetaan tersebut, desa memilih potensi yang paling layak untuk direncanakan dan dikelola. Apakah potensi tersebut dikembangkan dengan pola BUMDesa atau BUMDesa Bersama, tergantung pada keputusan yang telah dibuat secaraa bersama. Dengan demikian, perencanaan untuk mendirikan, mengelola dan mengembangkan BUMDesa lebih terperinci dan berangkat dari potensi yang ada di desa tersebut.

Contoh BUMDES di Indonesia


Ada banyak jenis dan contoh bumdes yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi desa lain yang belum memulai mendirikan badan usaha ini. Beberapa diantaranya adalah seperti yang dikutip dari laman dosenekonomi :

  • BUMDes Desa Tirtonirmala Bantul, berada di Desa Tirtonirmolo kabupaten Bantul Jawa Tengah dengan bidang simpan pinjam
  • BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, yang berada di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Desa Ponggok dan berfokus pada usaha bidang kepariwisataan.
  • BUMDes Multianggaluku Mandiri Desa Kalukubula, berada di Desa Kalukubula Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi dalam bidang usaha toko penyaluran barang barang bersubsidi dari pemerintah.
  • BUMDes Desa Cibodas, berada di Desa Cibodas merupakan salah stu desa yang terletak di provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang penyaluran air bersih
  • BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya, dari desa Desa Amin Jaya Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dengan kegiatan pendirian paving block dan unit usaha jual beli TBS (Tandan buah Segar).

Baca juga : Proposal Gotong Royong dan Bakti Sosial di Lingkungan Masyarakat

Demikianlah pembahasan mengenai Prosedur, Syarat dan Contoh Pendirian Badan Usaha Milik Desa, semoga desa dimana kamu tinggal bisa segara mendirikan badan usaha ini dan menjadi salah satu desa yang sejahtera masyarakatnya.
Buka Komentar