Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

15 Penyebab Dualisme Kepemimpinan Nasional di Indonesia

Apa yang menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan di Indonesia? Fenomena ini bisa terjadi karena adanya dua entitas yang memiliki kekuasaan. Ini merupakan fenomena yaitu terjadinya proses pemerintahan yang dipegang oleh dua belah pihak dalam satu pemerintahan yang sah. Dualisme kepemimpinan nasional muncul setelah adanya peristiwa Turunnya surat perintah sebelas maret (supersemar). Tapi itu bukanlah satu satunya faktor penyebab. Apa yang pernah terjadi di Indonesia sekitar tahun 1966 - 1967 dibawah kekuasaan Ir. Soekarno dan Letjen Soeharto. 

Sebenarnya hal ini cukup mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena menimbulkan pertentangan politik di tengah – tengah masyarakat. Mereka masing – masing memilih menjadi pendukung Soekarno, dan sebagaian lagi menjadi pendukung Soeharto. Hal ini tentunya membuat timbulnya persaingan dan pemahaman ideologi yang tidak stabil pada roda pemerintahan.

dualisme kepemimpinan

Penyebab Dualisme Kepemimpinan Nasional

Ada banyak faktor penyebab lahirnya Dualisme Kepemimpinan Nasional ini. Berikut penjelasannya yang sudah mimin kosngosan rangkum buat kalian :


1. Adanya Perbedaan Penafsiran Mengenai Surat Perintah 11 Maret

Dualisme kepemimpinan ini diawali oleh lahirnya surat perintah 11 Maret (Supersemar) pada Tahun 1966. Surat perintah ini dikeluarkan sebagai akibat dari adanya demonstrasi besar – besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda yang membuat jalannya pemerintahan mengalami krisis. 

Namun dampak dari adanya pengeluaran surat tersebut membuat Soeharto sebagaimana pihak yang diutus dalam perintah tersebut menganggap bahwa SP 11 Maret merupakan penyerahan kekuasaan, sedangkan Ir. Soekarno sendiri hanya berasumsi bahwa surat tersebut adalah sebatas pengamanan belaka.


2. Terjadi Gejala Krisis Kepemimpinan Nasional Pada Tahun 1966

Memasuki Tahun 1966, gejala – gejala yang menunjukkan krisis kepemimpinan semakin terlihat jelas. Disatu pihak dimana Ir. Soekarno yang masih menjabat sebagai presiden dinilai memiliki kinerja yang semakin merosot. Banyak kasus pemerintahan yang tidak dapat ditangani ditambah tuntutan masyarakat yang kurang ditanggapi dengan baik.


3. MPRS Menolak Adanya Pidato Pertanggungjawaban Sebanyak 2 Kali

MPRS juga sempat menolak adanya pengajuan pidato dari pihak Ir. Soekarno sebanyak 2 kali. Barulah setelah penolakan itu, MPRS mengizinkan Ir. Soekarno untuk menyampaikan pidatonya tersebut yang dikenal dengan judul “Nawaksara” pada 22 Juni 1966. Namun kenyataannya, MPRS masih saja tidak puas karena isi pidato tersebut tidak banyak menyinggung sebab – alasan meletusnya peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan gugurnya 7 perwira TNI.


4. MPRS Memberikan Mandat Pada Soeharto Untuk Membentuk Kabinet

Dari adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) juga, MPRS memberikan mandat pada Letjen Soeharto untuk membentuk kabinet baru yang kemudian diberi nama kabinet Ampera yang diumumkan pada tanggal 25 Juli 1966 dan mulai bertugas tanggal 28 Juli 1966 atas persetujuan dari Presiden Soekarno saat itu. 


5. Presiden Soekarno Sudah Tidak Banyak Melaksanakan Tindakan – Tindakan Pemerintahan

Meskipun Presiden Soekarno sendiri masih memiliki kekuasaan untuk memimpin kabinet yang ada, namun tugas harian dan pelaksanaan pemerintahan dipegang dibawah kewenangan Letjen Soeharto. Hal ini menyebabkan Ir. Soekarno sudah tidak begitu banyak melaksanakan tindakan pemerintahan bahkan hingga aturan mengumumkan bahwa Soeharto sendiri memiliki kedudukan yang sama dengan Soekarno yakni sebagai Mandataris MPRS.


6. Reputasi Soeharto Yang Kian Melejit

Dibalik pamor Ir. Soekarno yang semakin anjlok dan merosot, Letjen Soeharto terus menerus melakukan perbaikan pada jalannya pemerintahan yang membuat reputasinya makin melejit di mata masyarakat. Ditambah lagi dengan kemampuannya yang langsung membubarkan PKI sesudah mendapatkan mandat dari MPRS bersamaan dengan lahirnya Supersemar.


7. Timbulnya Aksi Pergolakan Dari Masyarakat

Seperti yang sudah mimin kosngosan bahas sebelumnya, aksi pergolakan – pergolakan dari masyarakat terus muncul dan menimbulkan krisis berkepanjangan yang dapat membahayakan pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya organisasi federasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang dibentuk para mahasiswa Jakarta dalam memberikan tuntutan yang dikenal dengan Tritura.


8. Munculnya Surat Penugasan Mengenai Pimpinan Pemerintahan

Munculnya surat penugasan ini berasal dari salah seorang sahabat Soekarno yakni Mr. Hardi yang menyarankan untuk cepat dalam mengambil sikap yang tegas agar mampu meredam gejolak di tengah masyarakat. Mr. Hardi meminta Soekarno untuk bersedia menyatakan nonaktif di hadapan MPRS. 

Soekarno pun menyetujui dan menyusun surat penugasan tersebut lengkap dengan nota pribadi yang ditujukan kepada pemegang supersemar saat itu yakni Letjen Soeharto. Hal itu kemudian direspon oleh Soeharto dengan surat yang berisi penyataan bahwa Presiden menyerahkan kekuasaannya pada pengemban Supersemar.


9. Terbentuknya Kabinet Ampera

Adanya Kabinet Ampera juga merupakan bentuk perwujudan dari dualisme kepemimpinan Soeharto setelah diberikan kewenangan mandat oleh MPRS. Kabinet ini resmi bertugas pada tanggal 28 Juli 1966 dengan program kerjanya yang terkenal dengan nama “Catur Karya”. Adanya kabinet ini juga membuat Soeharto memiliki kekuasaan besar untuk menjalankan peran sebagai pelaksana pemerintahan dan wajib melaporkan informasi jalannya pemerintahan pada Presiden Soekarno selaku pimpinan yang utama.


10. Presiden Soekarno Dianggap Kurang Aspiratif Dalam Kinerjanya

Hal ini dikarenakan oleh peristiwa PKI yang sempat bergejolak sebelumnya dan membuat rakyat melakukan aksi demonstrasi pada pemerintahan Soekarno. Tentunya keanjlokan reputasi Soekarno diawali dengan kasus PKI tersebut. Beliau dinilai tidak aspiratif dalam menangani kasus kekacauan yang ada bahkan dianggap tidak menghiraukan tuntutan masyarakat yang keras untuk membubarkan PKI secepatnya.


11. Majelis MPRS Mulai Membatasi Hak Prerogatif Soekarno Selaku Presiden

Setelah Soeharto dinyatakan memiliki kedudukan yang sama dengan Soekarno yakni sebagai Mandataris MPRS, pihak MPRS juga mulai membatasi hak – hak prerogatif yang dimiliki Soekarno selaku Presiden. Secara eksplisit, mereka menyebutkan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” yang disandang oleh Soekarno tidak lagi memiliki aturan yang kuat. Beberapa kewenangan pemerintahan yang ada banyak dilimpahkan kepada Letjen Soeharto.


12. Adanya Kepentingan Politik

Hal ini dapat dilihat dari sejak dikeluarkannya Supersemar pada 11 Maret yang membuat Letjen Soeharto memiliki kekuasaan besar untuk menjamin jalannya pemerintahan. Sedangkan melihat situasi dimana peristiwa PKI yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh Presiden Soekarno, membuat dirinya serta kebijakannya semakin diabaikan. Dari sinilah MPRS mulai memberikan kepercayaan kepada Soeharto untuk membentuk kabinet baru.


13. Adanya Kepentingan Kelompok Tertentu

Sejak adanya demonstrasi besar – besaran yang dilakukan mahasiswa, membuat pemerintahan menjadi tak terkendali. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang dibentuk tersebut menginginkan agar Presiden Soekarno segera membubarkan PKI namun tidak kunjung digubris karena disisi lain Soekarno beranggapan bahwa PKI adalah satu – satunya alat penyeimbang TNI AD. 

Melihat sikap Soekarno yang demikian, mahasiswa pun semakin geram dan berontak. Hingga pada akhirnya Soekarno memutuskan untuk memberikan wewenang pada Soeharto untuk memulihkan ketertiban yang berujung pada pembubaran PKI dalam waktu singkat.


14. Adanya Kepentingan Ekonomi

Adanya demonstrasi yang dilakukan secara besar – besaran tersebut juga ada kaitannya dengan masalah ekonomi yang makin ambruk. Harga BBM naik, disusul juga dengan harga barang – barang pokok dan kebutuhan lain yang membuat rakyat makin kesulitan. Bahkan kebutuhan pokok tersebut langsung hilang dari pasaran dan jika ada pun nilai nya bisa puluhan kali lipat. 


15. Adanya Kepentingan Sosial Budaya

Dalam bidang sosial, kondisi politik yang masih labil dan kacau membuat pemerintah tidak mampu memberikan perhatian yang cukup terhadap upaya – upaya pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Perencanaan pembangunan tersebut lebih ditekankan pada bidang ekonomi sehingga membuat jalannya kebutuhan lain tersendat – sendat dan rakyat mulai kesulitan.

Baca juga : Pengertian Disintegrasi Bangsa


Kesimpulan Akhir

Dalam menemukan pembelajaran sejarah termasuk adanya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh dua tokoh besar Indonesia ini, semoga teman teman kosngosan.com bisa menjadikan artikel kali ini sebagai penambah wawasan kebangsaan dan juga referensi dalam materi sejarah nasional. Jangan lupa untuk share dan bagikan artikel ini ke sosial media kalian supaya teman teman juga bisa mendapatkan pengetahuan ini. Terimakasih sudah berkunjung!

Oleh rezaharahap