Contoh Masalah Kasus Pelayanan Administrasi Publik di Indonesia
Apa itu administrasi publik? Dan bagaimana kasus permasalahan terkait yang pernah terjadi di indonesia? Administrasi Publik atau bahasa Inggrisnya public administration merupakan suatu bidang keilmuan dari ilmu sosial yang membahas 3 elemen penting dalam berkehidupan bernegara yaitu bagian eksekutif, yudikatif dan legislatif. Atau bisa disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengelola suatu lembaga publik atau yang melayani kepentingan umum, seperti pemerintahan, dinas, perusahaan bumn dan sebagainya.
Banyak sekali pengertian dari administrasi publik yang diutarakan oleh tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya. Namun kali ini kita tidak akan fokus untuk membahas definisinya namun lebih kepada untuk memberikan beberapa jenis contoh permasalahan terkait pelayanan publik yang sering terjadi di negara kita beserta dengan solusi untuk mengatasinya.
Layanan publik dilakukan oleh manusia, dan seperti halnya sifat dasar manusia yang tidak sempurna, pasti terdapat suatu problematika dalam melayani kepentingan masyarakat umum, baik itu yang berasal dari faktor internal maupun eksternal
Apabila sobat kosngosan belum mengetahui apa fungsi dari penerapan Administrasi Publik dalam suatu negara, bisa dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu :
Apakah ada persamaan dan perbedaan antara administrasi publik dengan ilmu politik? Tentu saja ada.Ilmu politik lebih kepada pembelajaran terkait strategi mengenai cara merebut dan mempertahankan kekuasaan, sementara pelayanan publik itu fokus kepada kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari public service tersebut
Walaupun terdapat perbedaan mengenai tujuan dan objek utamanya, namun keduanya saling berkaitan karena objek material nya adalah negara itu sendiri. Terdapat berbagai contoh masalah pelayanan publik di indonesia antara tahun 2017 hingga sekarang tahun 2020. Dan kósngosan akan mencoba memberikan beberapa studi kasusnya dibawah ini
Baca dulu : Contoh Sikap Jujur di Kantor Saat Bekerja
Saat ini kita pasti setuju bahwa yang namanya fasilitas pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mungkin bisa menemui fasilitas layanan publik yang memadai di kota-kota besar, namun bagaimana di daerah marginal yang ada di Indonesia?
Selain akses masuk yang terbatas, minimnya sumber daya manusia yang mendukung dan juga tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat menjadikan layanan publik sepertinya tidak berjalan secara baik. Diperlukan kerjasama berbagai pihak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan fasilitas tersebut
Sudah menjadi rahasia umum bahwa layanan publik sama seperti hukum yang menyenangkan pihak berduit, dan cenderung untuk melupakan keberadaan Kaum marginal atau terpinggirkan. Perbedaan perlakuan ini kerap kali terjadi dalam layanan publik.
Seperti contoh apabila pejabat pasti lebih mudah untuk mengurus surat izin, sementara orang miskin yang ingin mengurus surat yang sama harus dipersulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti. Ini harus di hilangkan dengan melakukan inspeksi mendadak dan memperbaiki kualitas karakter dari aparat pelayanan publik
Hasil suatu penelitian mengenai kinerja transportasi umum di Indonesia tahun ini menunjukkan salah satunya di Kota Jakarta dan kota Surabaya telah diteliti sebagai tempat yang punya layanan angkutan umum terburuk, dimana pelayanan publik ini menjadikan hal yang krusial
Di Jakarta dan kota kota besar lainnya di Indonesia, terhitung kecelakaan yang terjadi akibat perilaku supir angkutan umum yang ugal-ugalan dan menyebabkan penumpang kehilangan nyawanya secara tragis
Layanan publik yang terkait dengan pengaduan saat ini masih banyak yang mengandalkan cara konvensional seperti masyarakat langsung ke kantor dan mengadukan perihal yang ingin diajukan. Kurangnya pemanfaatan teknologi untuk pengajuan secara online menjadikan masyarakat malas untuk berpartisipasi
Selain itu mekanisme pengaduan nya juga tidak jelas, bisa berbeda satu sama lain antara petugas A dengan petugas B. Atau pergantian Kepala, beda pula mekanisme pengaduan nya. Ini menjadikan sobat kosngosan juga bingung ketika mengurus sesuatu. Jadi ini menjadi tugas yang harus dibenahi bersama
Jasa Pungutan Liar atau "Main Belakang" inilah yang kita maksud sebagai proses pungli. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki uang atau masyarakat miskin.
Dalam memberikan public service juga, banyak instansi pemerintahan di Indonesia yang biasanya tidak memberikan kepastian, baik itu dari aspek waktu serta besaran biaya yang dibutuhkan.
Hal ini terbukti, contohnya saat sobat kosngosan mengurus KTP elektronik, banyak yang mengalami ketidakpastian kapan jadinya kartu identitas tersebut. Sehingga membuat orang menunggu-nunggu
Banyak masyarakat kita telah menjadi korban dari adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam pelayanan publik yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
Bentuk diskriminasi ini dapat menyangkut kepada sesuatu yang berhubungan dengan kekerabatan, pertemanan, keluarga, etnis, status sosial dan lainnya. Misalnya A yang mendapatkan SIM C nya lebih cepat tanpa proses ujian SIM, seperti biasanya
Banyak sekali mimin kosngosan temui para petugas front end atau yang berhubungan dengan layanan masyarakat secara langsung itu bersikap tidak ramah dan cenderung untuk semena-mena. Apalagi saat kita mengurus administrasi penduduk yang notabene petugas tersebut berstatus sebagai aparat sipil negara
Tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki karakter dan akhlak dari petugas pelayanan publik. Mereka harus tahu bahwa gaji yang didapatkan berasal dari pajak warga negara, sehingga mereka harus memberikan pelayanan maksimal dan ramah
Terkadang kantor layanan publik memiliki lokasi yang jauh dari pemukiman. Sehingga membuat warga cenderung malas untuk mengurus terkait birokrasi atau perizinan. Kantor yang jauh juga menyebabkan tidak efektif dan efisien nya pekerjaan layanan publik
Tentunya ini bisa diatasi dengan membuat satu Kompleks pelayanan publik dalam suatu wilayah sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus dan membuat para karyawan dan petugas layanan publik juga bekerja secara efektif dan efisien
Ketika sobat kosngósan mengurus kartu penduduk misalnya, ada saatnya kamu diminta untuk menyiapkan persyaratan, dan dinilai banyak sekali syarat yang diperlukan.
Terlebih ketika kita disuruh menunggu blanko yang sedang kosong, harus pergi ke kantor tertentu untuk mengurus syarat A dan B misalnya, dan sebagainya. Inilah yang membuat masyarakat terlalu malas untuk berhubungan dengan birokrasi
Seperti yang kita ketahui saat ini di negara-negara maju pelayanan publik sudah cenderung untuk mengandalkan teknologi informasi dan dilakukan secara daring atau online. Namun di Indonesia rasanya saat ini telah publik kita masih sangat jauh terbelakang
Walaupun sebagian jasa pengurusan layanan publik sudah ada yang menggunakan jasa online, namun masih belum bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tidak terintegrasi secara menyeluruh
Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus korupsi terbesar seringkali terjadi di di bagian lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyak proyek yang bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu
Sehingga adanya transparansi atau keterbukaan anggaran sangat dibutuhkan untuk menciptakan layanan publik yang yang berintegritas dan terbebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme
Saat layanan publik mengeluarkan suatu produk baru, mereka cenderung untuk tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Ini menyebabkan masyarakat kita tidak mengetahui dan kurang memanfaatkan produk tersebut
Oleh karena itu ada baiknya sobat kosngosan yang berperan sebagai aparat layanan publik memanfaatkan media Teknologi Informasi seperti media sosial, media massa, portal website dan sebagianya untuk melakukan sosialisasi terkait layanan publik yang mereka sediakan
Baca juga : Contoh Sikap Menjaga Keutuhan NKRI
Yang namanya pelayanan publik memang tidak ada yang sempurna dan ideal. Namun sudah menjadi tugas kita bersama dalam memperbaiki setiap sistem yang masih mengalami kekurangan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang saat ini masih terkendala
Demikian materi pembahasan dari kosngosan mengenai beberapa contoh masalah publik yang sering terjadi di Indonesia. Seperti biasa apabila teman-teman berkenan silakan tekan tombol share dan bagikan artikel ini di sosial media masing-masing
Banyak sekali pengertian dari administrasi publik yang diutarakan oleh tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya. Namun kali ini kita tidak akan fokus untuk membahas definisinya namun lebih kepada untuk memberikan beberapa jenis contoh permasalahan terkait pelayanan publik yang sering terjadi di negara kita beserta dengan solusi untuk mengatasinya.
Layanan publik dilakukan oleh manusia, dan seperti halnya sifat dasar manusia yang tidak sempurna, pasti terdapat suatu problematika dalam melayani kepentingan masyarakat umum, baik itu yang berasal dari faktor internal maupun eksternal
Apabila sobat kosngosan belum mengetahui apa fungsi dari penerapan Administrasi Publik dalam suatu negara, bisa dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu :
- Fungsi Tradisional
- Fungsi Pembangunan Bangsa
- Fungsi Manajemen Ekonomi
- Fungsi Kesejahteraan Sosial
- Fungsi Kontrol Lingkungan
- Fungsi Hak Asasi Manusia
Apakah ada persamaan dan perbedaan antara administrasi publik dengan ilmu politik? Tentu saja ada.Ilmu politik lebih kepada pembelajaran terkait strategi mengenai cara merebut dan mempertahankan kekuasaan, sementara pelayanan publik itu fokus kepada kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari public service tersebut
Walaupun terdapat perbedaan mengenai tujuan dan objek utamanya, namun keduanya saling berkaitan karena objek material nya adalah negara itu sendiri. Terdapat berbagai contoh masalah pelayanan publik di indonesia antara tahun 2017 hingga sekarang tahun 2020. Dan kósngosan akan mencoba memberikan beberapa studi kasusnya dibawah ini
Baca dulu : Contoh Sikap Jujur di Kantor Saat Bekerja
Contoh Kasus Pelayanan Publik
Buruknya Fasilitas Pelayanan Publik
Saat ini kita pasti setuju bahwa yang namanya fasilitas pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mungkin bisa menemui fasilitas layanan publik yang memadai di kota-kota besar, namun bagaimana di daerah marginal yang ada di Indonesia?
Selain akses masuk yang terbatas, minimnya sumber daya manusia yang mendukung dan juga tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat menjadikan layanan publik sepertinya tidak berjalan secara baik. Diperlukan kerjasama berbagai pihak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan fasilitas tersebut
Minimnya Akses Layanan Publik untuk Kaum Marjinal
Sudah menjadi rahasia umum bahwa layanan publik sama seperti hukum yang menyenangkan pihak berduit, dan cenderung untuk melupakan keberadaan Kaum marginal atau terpinggirkan. Perbedaan perlakuan ini kerap kali terjadi dalam layanan publik.
Seperti contoh apabila pejabat pasti lebih mudah untuk mengurus surat izin, sementara orang miskin yang ingin mengurus surat yang sama harus dipersulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti. Ini harus di hilangkan dengan melakukan inspeksi mendadak dan memperbaiki kualitas karakter dari aparat pelayanan publik
Buruknya Pengadaan Pelayanan Publik
Hasil suatu penelitian mengenai kinerja transportasi umum di Indonesia tahun ini menunjukkan salah satunya di Kota Jakarta dan kota Surabaya telah diteliti sebagai tempat yang punya layanan angkutan umum terburuk, dimana pelayanan publik ini menjadikan hal yang krusial
Di Jakarta dan kota kota besar lainnya di Indonesia, terhitung kecelakaan yang terjadi akibat perilaku supir angkutan umum yang ugal-ugalan dan menyebabkan penumpang kehilangan nyawanya secara tragis
Mekanisme Pengaduan Tidak Jelas
Layanan publik yang terkait dengan pengaduan saat ini masih banyak yang mengandalkan cara konvensional seperti masyarakat langsung ke kantor dan mengadukan perihal yang ingin diajukan. Kurangnya pemanfaatan teknologi untuk pengajuan secara online menjadikan masyarakat malas untuk berpartisipasi
Selain itu mekanisme pengaduan nya juga tidak jelas, bisa berbeda satu sama lain antara petugas A dengan petugas B. Atau pergantian Kepala, beda pula mekanisme pengaduan nya. Ini menjadikan sobat kosngosan juga bingung ketika mengurus sesuatu. Jadi ini menjadi tugas yang harus dibenahi bersama
Maraknya Aksi Pungli
Jasa Pungutan Liar atau "Main Belakang" inilah yang kita maksud sebagai proses pungli. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki uang atau masyarakat miskin.
Kurangnya Kepastian
Dalam memberikan public service juga, banyak instansi pemerintahan di Indonesia yang biasanya tidak memberikan kepastian, baik itu dari aspek waktu serta besaran biaya yang dibutuhkan.
Hal ini terbukti, contohnya saat sobat kosngosan mengurus KTP elektronik, banyak yang mengalami ketidakpastian kapan jadinya kartu identitas tersebut. Sehingga membuat orang menunggu-nunggu
Diskriminasi Pemberian Layanan
Banyak masyarakat kita telah menjadi korban dari adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam pelayanan publik yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
Bentuk diskriminasi ini dapat menyangkut kepada sesuatu yang berhubungan dengan kekerabatan, pertemanan, keluarga, etnis, status sosial dan lainnya. Misalnya A yang mendapatkan SIM C nya lebih cepat tanpa proses ujian SIM, seperti biasanya
Petugas yang Semena Mena
Banyak sekali mimin kosngosan temui para petugas front end atau yang berhubungan dengan layanan masyarakat secara langsung itu bersikap tidak ramah dan cenderung untuk semena-mena. Apalagi saat kita mengurus administrasi penduduk yang notabene petugas tersebut berstatus sebagai aparat sipil negara
Tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki karakter dan akhlak dari petugas pelayanan publik. Mereka harus tahu bahwa gaji yang didapatkan berasal dari pajak warga negara, sehingga mereka harus memberikan pelayanan maksimal dan ramah
Lokasi yang Jauh
Terkadang kantor layanan publik memiliki lokasi yang jauh dari pemukiman. Sehingga membuat warga cenderung malas untuk mengurus terkait birokrasi atau perizinan. Kantor yang jauh juga menyebabkan tidak efektif dan efisien nya pekerjaan layanan publik
Tentunya ini bisa diatasi dengan membuat satu Kompleks pelayanan publik dalam suatu wilayah sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus dan membuat para karyawan dan petugas layanan publik juga bekerja secara efektif dan efisien
Alur Birokrasi yang Mumet
Ketika sobat kosngósan mengurus kartu penduduk misalnya, ada saatnya kamu diminta untuk menyiapkan persyaratan, dan dinilai banyak sekali syarat yang diperlukan.
Terlebih ketika kita disuruh menunggu blanko yang sedang kosong, harus pergi ke kantor tertentu untuk mengurus syarat A dan B misalnya, dan sebagainya. Inilah yang membuat masyarakat terlalu malas untuk berhubungan dengan birokrasi
Mekanisme Masih Offline
Seperti yang kita ketahui saat ini di negara-negara maju pelayanan publik sudah cenderung untuk mengandalkan teknologi informasi dan dilakukan secara daring atau online. Namun di Indonesia rasanya saat ini telah publik kita masih sangat jauh terbelakang
Walaupun sebagian jasa pengurusan layanan publik sudah ada yang menggunakan jasa online, namun masih belum bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tidak terintegrasi secara menyeluruh
Minimnya Transparasi
Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus korupsi terbesar seringkali terjadi di di bagian lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyak proyek yang bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu
Sehingga adanya transparansi atau keterbukaan anggaran sangat dibutuhkan untuk menciptakan layanan publik yang yang berintegritas dan terbebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme
Kurangnya Sosialiasi
Saat layanan publik mengeluarkan suatu produk baru, mereka cenderung untuk tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Ini menyebabkan masyarakat kita tidak mengetahui dan kurang memanfaatkan produk tersebut
Oleh karena itu ada baiknya sobat kosngosan yang berperan sebagai aparat layanan publik memanfaatkan media Teknologi Informasi seperti media sosial, media massa, portal website dan sebagianya untuk melakukan sosialisasi terkait layanan publik yang mereka sediakan
Baca juga : Contoh Sikap Menjaga Keutuhan NKRI
Kesimpulan
Yang namanya pelayanan publik memang tidak ada yang sempurna dan ideal. Namun sudah menjadi tugas kita bersama dalam memperbaiki setiap sistem yang masih mengalami kekurangan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang saat ini masih terkendala
Demikian materi pembahasan dari kosngosan mengenai beberapa contoh masalah publik yang sering terjadi di Indonesia. Seperti biasa apabila teman-teman berkenan silakan tekan tombol share dan bagikan artikel ini di sosial media masing-masing
