15 Contoh Upaya Pemberantasan Korupsi yang Efektif
Apa saja contoh anti korupsi yang bisa kita lakukan sehari-hari? Kita akan bahas mengenai sikap anti korupsi yang harus kita terapkan di lingkungan kampus, sekolah, tempat kerja, masyarakat, pemerintahan dan sekitar. Supaya tidak ada lagi kerugian yang ditimbulkan akibat extra ordinary crime ini.
Apa itu korupsi? Sering sekali kita menyetarakan korupsi dengan Kolusi dan Nepotisme. Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Iniadalah kejahatan yang sudah tidak lagi asing dan semakin mendarah daging utamanya di Indonesia.
Pada dasarnya, tidak benar – benar ada alat yang mutlak dan ampuh untuk memberantas kasus ini. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menghapuskan masalah korupsi yang terus menerus merugikan negara dan masyarakat, namun masih ada saja celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas serta kerja sama dari semua pihak agar mampu menurunkan angka korupsi di negeri ini. Dimulai dari menerapkan Sistem Merit dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Contoh Anti Korupsi
Berikut merupakan upaya – upaya yang bisa diterapkan dalam rangka mencegah dan mengatasi terjadinya korupsi, seperti yg sudah mimin kosngosan rangkum dibawah ini :
1. Menutup Celah Internasional
Salah satu hal yang menjadi alasan kuatnya kasus korupsi yang terjadi pada suatu negara adalah kemudahan bagi koruptor dalam melakukan transaksi gelap di luar negeri.
Hal ini tentunya cukup sulit dilacak apalagi pejabat publik cenderung menggunakan tempat lain sebagai lokasi pencucian uang. Misalnya koruptor yang membawa kabur uangnya ke singapura atau bank swiss
Dengan demikian, sangat penting bagi pihak KPK, BPK dan juga Kementrian Keuangan untuk memiliki sistem yang memumpuni dan maju agar dapat menghentikan transaksi gelap yang dilakukan oleh para koruptor ini
2. Meningkatkan Upaya Kontribusi
Untuk menekan angka korupsi yang makin naik, tentunya juga dibutuhkan partisipasi atau kontribusi yang aktif dari masyarakat.
Mereka bisa menerapkan langkah ini dengan ikut berpartisipasi pro aktif dalam institusi atau kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Walaupun mengingat sifatnya yang masih terbatas dan ditambah lagi dengan aturan yang sudah ada sebelumnya, tapi toh tidak ada salahnya untuk mencoba menciptakan sistem pengaduan digital yang langsung ditangani oleh KPK, BPK dan Kepolisian
3. Memaksimalkan Laporan Masyarakat
Adanya partisipasi dari sobat kosngosan sebagai anggota masyarakat tentunya sangat memegang peranan penting bagi negara.
Apalagi jika sifatnya yang relevan sehingga dapat membantu sistem pemerintahan atau birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Maka dari itu, perlu dilakukan adanya identifikasi prioritas, masalah, hingga penemuan solusi. Hal ini contohnya seperti pemantauan masyarakat dalam kasus deteksi korupsi, mengurangi kebocoran dana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Mengenali Jenis Korupsi
Kasus korupsi sendiri tidak hanya mencakup masalah suap menyuap. Tapi juga mencakup hal mengenai masalah perekonomian masyarakat yang lemah sehingga dapat mempengaruhi turunnya sumber daya pada suatu negara.
Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami berbagai macam jenis korupsi sehingga dapat menciptakan respon dan sikap yang cerdas sesuai dengan upaya antisipasi untuk menghindari perbuatan tersebut
5. Akhiri Impunitas
Impunitas merupakan pemberian fakta yang secara sah dapat memberikan pengecualian atau pembebasan seseorang dari tuntutan hukuman.
Dengan hal ini bagi kasus korupsi sendiri, penegakan hukum harus dilakukan dengan tindak tegas dan efektif untuk memutus siklus impunitas sehingga koruptor benar – benar dijatuhi hukuman yang seadil – adilnya tanpa pengecualian.
6. Reformasi Administrasi Publik dan Manajemen Keuangan
Adanya reformasi yang mampu berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan dapat memperkuat peran lembaga khususnya audit dalam suatu negara akan mendatangkan banyak dampak baik yang sangat besar di sektor publik bagi kasus pemberantasan korupsi.
Hal ini meliputi pengungkapan anggaran yang bertujuan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
7. Menggunakan Jalur Komunikasi Alternatif
Dalam kasus ini, berarti sobat kosngosan akan berbicara tentang bagaimana menyatukan berbagai proses formal bahkan informal dalam jalur komunikasi yang kita jalani.
Ini juga mencakup tentang partisipasi serta kerja sama masyarakat yang dilakukan dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah maupun organisasi.
Apakah hal ini sudah terjalin baik ataukah belum sehingga nantinya mampu mengubah perilaku dan memantau kemajuan yang terjadi.
8. Memanfaatkan Teknologi
Melihat perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini tentunya juga harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Dengan adanya teknologi tentunya mampu menunjang segala pelaporan langsung dari masyarakat
Selain itu kita merasa adanya kemudahan dalam menjalin komunikasi serta membangun pertukaran informasi dinamis antar semua pihak seperti pemangku kepentingan baik pemerintah, bisnis, kelompok atau golongan, warga negara, sipil, media, akademis dan lain sebagainya.
9. Menetapkan Standar Hukum
Tentu jika kita bicara soal kasus korupsi tidak akan terlepas dari kegiatan analisa kekuatan pasar, perilaku masyarakat, dan sosial.
Karena semua aspek yang telah disebutkan tadi, mengadopsi semua standar integritas yang baik, maka dengan demikian hasil yang diberikan juga akan berdampak positif.
Inilah pentingnya kita menetapkan standar dan norma – norma yang baik untuk dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari – hari.
10. Menerapkan Sanksi yang Tegas
Dalam mengambil langkah dan kebijakan, tentu harus dilakukan evaluasi agar nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah – langkah yang telah diambil sebelumnya.
Hal ini dilakukan juga dengan tujuan sebagai antisipasi saat keadaan di lapangan berubah. Dengan adanya evaluasi terkait sanksi untuk koruptor yang tepat
Maka kita dapat mengetahui apa – apa saja yang harus diperbaiki menjadi lebih baik lagi utamanya dalam bidang penegakan hukum.
Karena kerap kali hukuman yang diterima oleh pelaku tidak memberikan efek jera dan terkesan di ringan kan hukumannya
11. Menciptakan Aparatur Pemerintahan Yang Jujur
Tentunya untuk memilih calon pejabat dan wakil rakyat harus benar – benar dipertimbangkan sematang mungkin. Negara harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang teratur serta berkinerja dengan baik.
Aparatur negara pun sebisa mungkin harus dipilih sesuai keterampilan teknis, berpola hidup sederhana, bertanggung jawab, serta memiliki disiplin kerja yang tinggi
12. Sistem Keuangan Dikelola Oleh Pihak Yang Terpercaya
Pihak yang bertugas dan diberi kewenangan untuk mengelola masalah yang menyangkut keuangan harus memiliki sifat jujur, tanggung jawab serta etis yang tinggi dan juga dibarengi oleh sistem kontrol yang efisien.
Segala kegiatan dan arus keuangan yang mengalir harus diberikan pengawasan yang efektif, dan dilaporkan sesuai fakta yang ada.
Dengan demikian, kemungkinan akan segala hal yang berhubungan dengan transaksi gelap dapat dihapuskan dan ditindak lanjuti dengan tegas.
13. Mengadakan Edukasi dan Kampanye Anti Korupsi
Adanya kegiatan edukasi dan kampanye antikorupsi ini tentunya sangat penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat luas mengenai dampak korupsi.
Pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan – gerakan pemberantasan korupsi, serta melatih kalian dalam pembangunan karakter budaya anti korupsi.
Hal ini tentu tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa di kampus, atau siswa di sekolah dan masyarakat umum, namun juga untuk anak usia dini, baik dari taman kanak – kanak maupun sekolah dasar.
14. Melakukan Perbaikan Sistem
Jika sistem diberlakukan dengan baik, maka hal ini mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
Beberapa sistem tersebut misalnya meliputi, pendorongan transparansi penyelenggaraan negara oleh pihak – pihak contohnya KPK dalam menerima laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan juga gratifikasi.
Selain itu juga diberikan rekomendasi kepada pihak kementerian dan lembaga terkait sebelum melakukan langkah – langkah perbaikan.
Kemudian ada juga kegiatan modernisasi pelayanan publik secara online dengan sistem pengawasan yang dibuat lebih terintegrasi dan efektif.
15. Menggunakan Strategi Represif
Strategi represif merupakan upaya penindaklanjutan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Mengingat hampir sebagian korupsi yang terjadi, juga terungkap berkat adanya pengaduan yang dilakukan masyarakat.
Tentunya informasi ini merupakan sumber yang sangat penting dan dibutuhkan utamanya oleh pihak KPK dan BPK.
Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan umumnya meliputi : penanganan laporan pengaduan dengan proses verifikasi dan pengumpulan bukti terlebih dahulu, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses eksekusi.
Baca juga : Contoh Sikap Bela Negara
Kata Penutup
Korupsi merupakan salah satu perbuatan tercela yang harus diperangi apapun alasannya. Oleh karena itu, sobat kosngosan.com perlu untuk mempelajari apa saja upaya pencegahan korupsi yang bisa kita lakukan sehari hari
Demikian contoh dari upaya pencegahan korupsi yang bisa dijelaskan. Apabila teman teman ingin berkontribusi untuk blog ini, silahkan klik tombol share dibawah dan bagikan ke temen teman mu yang ada di sosial media ya. Terimakasih.
